Meskipun demikian, pihaknya tidak menginginkan ada tindakan represif yang dilakukan kepada pihak pengelola tambang.
“Karena mereka adalah masyarakat Pohuwato. Bahkan, juga ada yang dari luar. Saya masih yakin, mereka masih mau mendengar hal yang baik bahwa ini adalah sebuah pelanggaran hukum,” ujarnya.
Ia menyetujui bahwa bahwa lingkungan (alam) harus dijaga dari segala kerusakan yang nantinya akan terjadi.
Untuk soal menghentikan dan langkah yang akan diambil, pihaknya meminta pemerintah provinsi agar mengundang pihak terkait guna membahas solusi atas permasalahan tersebut.
“Jadi, saya masih minta ada satu forum di provinsi untuk menginisiasi melaksanakan dan ajak mereka bertemu,” ucapnya.
Sebelumnya, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari unjuk rasa yang meminta pertambangan emas ilegal yang ada di Kecamatan Marisa dan Pantilanggio agar segera ditutup.
Laporan: Apris Nawu, WII
