POHUWATO, WAKTUINDONESIA – Aktivitas tambang ilegal yang ada di Kabupaten Pohuwato, Gorontao, akan dihentikan.
Keputusan ini merupakan kesimpulan hasil rapat antara DPRD Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Pohuwato serta sejumlah dinas terkait, Selasa (13/10/2020).
Dalam di DPRD Provinsi Gorontalo, mengambil langkah utama untuk menghentikan tambang Ilegal tersebut.
Hal itu ditegaskan pimpinan rapat, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Yusuf.
Hal itu kemudian didukung oleh Bupati Pohuwato, Syarif Mbuinga yang juga turut hadir dalam rapat tersebut.
“Kesimpulan rapat, Polda Gorontalo sudah siap untuk menindaklanjuti keputusan ini. Hanya saja, soal mekanismenya itu sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo,” kata Paris Yusuf.
“Itu bisa dibicarakan lagi di tingkat provinsi, bagaimana cara dan mekanismenya, dampak anggarannya, sasarannya, dan waktun kapan, tidak semudah itu langsung ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sementara, Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga mendukung keputusan rapat tersebut.
Meskipun demikian, pihaknya tidak menginginkan ada tindakan represif yang dilakukan kepada pihak pengelola tambang.
“Karena mereka adalah masyarakat Pohuwato. Bahkan, juga ada yang dari luar. Saya masih yakin, mereka masih mau mendengar hal yang baik bahwa ini adalah sebuah pelanggaran hukum,” ujarnya.
Ia menyetujui bahwa bahwa lingkungan (alam) harus dijaga dari segala kerusakan yang nantinya akan terjadi.
Untuk soal menghentikan dan langkah yang akan diambil, pihaknya meminta pemerintah provinsi agar mengundang pihak terkait guna membahas solusi atas permasalahan tersebut.
“Jadi, saya masih minta ada satu forum di provinsi untuk menginisiasi melaksanakan dan ajak mereka bertemu,” ucapnya.
Sebelumnya, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari unjuk rasa yang meminta pertambangan emas ilegal yang ada di Kecamatan Marisa dan Pantilanggio agar segera ditutup.
Laporan: Apris Nawu, WII
