“Ada sembilan pertanyaan Fraksi Partai Golkar yang merupakan bagian dokumen resmi negara tapi tidak dijawab sama sekali. Ini biar staf bupati langsung mendengar bahwa kedudukan DPRD ini sama ketika dalam legelasi penganggaran dan pengawasan dengan pemerintahan daerah. Ini diatur Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” ucapnya.
Atas kejadian tersebut, Ismun meminta secara langsung kepada Bupati Lambar untuk segera mengingatkan dan melakukan pembinaan terhadap bawahannya.
“Kami mengingatakan untuk memberikan pembinaan kepada staf Bupati kalau tidak sanggup disini ya di pindahakan saja.
Saya meminta kedepan untuk diperhatiakan, ini kerugian pemerintah daerah dan bupati ketika stafnya tidak menguasi materi,” tutupnya.
Terkait hal itu Bupati Parosil memastikan pertanyaan yang belum dijawab bakal disampaikan secara tertulis.
“Beberapa fraksi mungkin menyampaikan pertanyaan mirip. Pertanyaan yang belum dijawab pemkab nanti akan disampaikan secara tertulis,” tandas Bupati Parosil.
(whd/WII)
