KRUI, WAKTUINDONESIA – Kumpulan Masyarakat Pesisir Barat (Kumpar), mengkritisi sikap Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Heri Kiswanto, saat berlangsungnya gelaran debat publik Calon Bupati Pesisir Barat (Pesibar) yang digelar KPUD setempat, di GSG Selalaw Pantai Labuhanjukung Kecamatan Pesisir Tengah, Rabu (18/11) malam, yang mengoreksi para calon bupati untuk tidak membawa naskah contekan.
Demikian dikatakan anggota Kumpar, Suwandi, kepada wartawan media ini, Kamis (19/11). Menurutnya sikap yang diperlihatkan komisioner Bawaslu itu yang menyampaikan pendapat secara langsung ketika acara besar yang digelar oleh KPUD sudah dimulai, merupakan suatu tindakan yang tidak beretika.
“Itukan kegiatan KPU bukan kegiatan Bawaslu. Seharusnya kalaupun ada yang harus dikoreksi karena mungkin ada regulasi yang mengatur, ya disampaikan ke pihak KPU dan dilanjutkan ke moderator sebagai sosok yang memimpin acara debat itu. Bukan sekonyong-konyong mengambil mikropon dan berbicara menyampaikan sikap protesnya. Jelas itu tidak beretika dan tidak seharusnya ditunjukkan oleh komisioner sekelas dan seterhormat Bawaslu,” tegas Suwandi.
Suwandi meyakini sikap arogan yang diperlihatkan komisioner Bawaslu itu bisa menimbulkan ketersinggungan dengan pihak-pihak lain. Utamanya terhadap KPU sebagai empunya hajatan tersebut.
“Seolah-olah kegiatan besar itu tidak terencana dan tidak terkondisi dari awal,” kata Suwandi.
Suwandi meminta agar lembaga-lembaga independen yang berperan aktif mengawal kelangsungan tahapan Pilkada, tetap menjunjung tinggi sikap ramah dan beretika dalam menyampaikan suatu pendapat, demi tercapainya Pilkada yang aman, damai, dan sejuk.
“Jangan mentang-mentang ada kekuasaan, membuat kita bertindak tanpa beretika,” tukasnya.
Dikonfirmasi terpisah melalui sambungan ponselnya, Komisioner Bawaslu Pesibar, Heri Kiswanto, mengatakan jika sejak jauh hari pihaknya secara administratif kelembagaan sudah menyampaikan kepada KPUD Pesibar agar dalam pelaksanaan debat publik calon Bupati, para calon tidak diperkenankan membawa salinan contekan, yang juga diminta agar KPUD Pesibar menyampaikan permasalahan tersebut kepada masing-masing Liaison Officer (LO).
“Tujuannya adalah agar bagaimana publik menyaksikan proses debar itu benar-benar terbuka dan tidak kaku,” kata Heri.
Apa yang menjadi analisa pihaknya, Heri berkilah benar-benar terjadi dengan adanya dua calon yang membawa salinan contekan.
“Terkait tindakan kami tadi malam dalam acara debat publik itu karena terjadinya ada di depan kami,” ungkapnya.
Bahkan, menurut Heri, pada malam itu pihaknya sudah menyampaikan kepada KPUD, akan tetapi tidak direspon pada saat acara sudah dimulai.
“Makanya saya secara kelembagaan menyampaikannya secara langsung. Soal kemudian itu dieksekusi atau tidak oleh moderator dan KPUD, faktanya KPUD tidak menyampaikan ini kepada moderator supaya ditertibkan di saat jeda,” paparnya.
“Kami juga menyampaikannya saat jeda. Kami mau langsung obok-obok juga gak mungkin, kami juga tahu prosedurnya. Dalam siaran langsung itu tidak ada,” tukasnya.
(ers/WII)
