DAIRI, WAKTUINDONESIA – Kabupaten Dairi sukses melaksanakan Sensus Penduduk Online (SP2020) dan berhasil meraih capaian persentase tertinggi di Provinsi Sumatera Utara dengan respon penduduk 48,60% pada Agustus lalu. Raihan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi yang nyata antara Pemerintah Kabupaten Dairi dengan BPS Dairi. Hal tersebut disampaikan Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, Senin (7/12/2020) di Mikie Holiday Resort, Berastagi saat diundang menjadi Keynote Speaker pada acara Rapat Evaluasi Sensus Penduduk (SP2020) dan Data Sosial Lainnya BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara.
“Kami berkolaborasi nyata dengan BPS karena kita sadari bahwa Pemerintah Daerah merupakan customer bagi BPS, namun pada kesempatan lain, BPS juga merupakan customer bagi Pemda, oleh karenanya harus berkolaborasi, saling membutuhkan dan menjadi Mitra untuk mencapai tujuan bersama. Data itu mahal, logistic costnya sangat mahal, namun membangun tanpa data itu jauh lebih mahal,” ujarnya.
Ditambahkan Eddy Berutu, pada waktu Sensus Penduduk dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Dairi menyadari bahwa data tersebut sangat dibutuhkan, sehingga memberikan support secara penuh, baik pada saat SP Online maupun wawancara.
“Waktu pelaksanaan SP2020, saya hanya berpikir jika kami bisa memaksimalkan Sensus Penduduk Online, maka akan mengurangi pekerjaan untuk Sensus Penduduk tatap muka berikutnya. Maka strategi untuk memonitoring capaian SP Online hingga level desa dilakukan, dan setiap daerah berlomba-lomba untuk menyadarkan masyarakatnya mengikuti SP secara online. Kami hanya fokus dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kami, namun ternyata semua yang kami lakukan diperhatikan dan diukur oleh BPS sehingga kami mendapat penghargaan dari BPS Provinsi Sumatera Utara, oleh karenanya kami sangat berterimakasih” tambah Eddy.
Masih dalam penuturannya, Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu menuturkan bahwa Pemerintah bergemilang data, namun tersebar di berbagai instansi untuk itu sangat penting untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya data. Dikatakannya, dengan adanya Satu Data Kependudukan Indonesia, Pemerintah menjadi lebih optimis dalam melakukan pembangunan
