KEDONDONG, WAKTU INDONESIA– Dugaan pelanggaran penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kedondong dan sebagian Kecamatan Way Lima oleh supplier (penyalur) PT Mubarokah Jaya Makmur (MJM) disorot oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran Roliansyah, Minggu (24/01) melalui sambungan telepon seluler.
“Kami Komisi IV yang membidanginya tidak akan tinggal diam dengan kabar yang beredar, dan di Minggu ini kami akan turun ke bawah cek langsung pembagian bantuan ini apakah ada pelanggaran atau tidak,” tegasnya.
Ditambahkan Roliansyah, jika nantinya terbukti adanya pelanggaran dimana tidak sesuai jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat pihaknya akan meneruskan kepada aparat penegak hukum.
“Saya pasti akan turun, dan jika ada indikasi pelanggaran ya tinggal kita teruskan ke aparat penegak hukum,” tambahnya.
“Nanti bila perlu kita rapat dengar pendapat (hearing) dengan dinas terkait maupun TKSK di dua Kecamatan yang bertanggungjawab di wilayahnya,” timpalnya.
Sedangkan kata dia, dirinya meminta Dinas Sosial untuk mengevaluasi TKSK yang diduga ikut bermain dalam dugaan pelanggaran tersebut.
“Jika terbukti harus di berhentikan pendamping (TKSK-red) BPNT nya, agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kedondong dan sebagian wilayah Kecamatan Way Lima oleh PT Mubarakoh Jaya Makmur (MJM) menuai polemik.
Diduga jumlah bahan pangan yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan program yang digelontorkan Kementerian Sosial RI yakni berjumlah Rp.200.000,-.
“Saya sudah keliling E-Warong yang ada di Kecamatan Kedondong, dan setelah kita lakukan pengecekan jumlah bahan pokok yang diberikan oleh supplier (pemasok) PT MJM ini diduga kurang dari Rp.200 ribu rupiah,” ujar Ketua Ormas GML, Rudi Sapari, Senin (18/1).
“Itu kita hitung harga warung, kalau harga grosir mungkin lebih besar lagi kekurangannya,” timpal Rudi.
