Komisi IV DPRD Pesawaran Sikapi Dugaan BPNT Bermasalah

  • Bagikan

KEDONDONG, WAKTU INDONESIA– Dugaan pelanggaran penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kedondong dan sebagian Kecamatan Way Lima oleh supplier (penyalur) PT Mubarokah Jaya Makmur (MJM) disorot oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran Roliansyah, Minggu (24/01) melalui sambungan telepon seluler.

“Kami Komisi IV yang membidanginya tidak akan tinggal diam dengan kabar yang beredar, dan di Minggu ini kami akan turun ke bawah cek langsung pembagian bantuan ini apakah ada pelanggaran atau tidak,” tegasnya.

Ditambahkan Roliansyah, jika nantinya terbukti adanya pelanggaran dimana tidak sesuai jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat pihaknya akan meneruskan kepada aparat penegak hukum.

“Saya pasti akan turun, dan jika ada indikasi pelanggaran ya tinggal kita teruskan ke aparat penegak hukum,” tambahnya.

“Nanti bila perlu kita rapat dengar pendapat (hearing) dengan dinas terkait maupun TKSK di dua Kecamatan yang bertanggungjawab di wilayahnya,” timpalnya.

Sedangkan kata dia, dirinya meminta Dinas Sosial untuk mengevaluasi TKSK yang diduga ikut bermain dalam dugaan pelanggaran tersebut.

“Jika terbukti harus di berhentikan pendamping (TKSK-red) BPNT nya, agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kedondong dan sebagian wilayah Kecamatan Way Lima oleh PT Mubarakoh Jaya Makmur (MJM) menuai polemik.

Diduga jumlah bahan pangan yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan program yang digelontorkan Kementerian Sosial RI yakni berjumlah Rp.200.000,-.

“Saya sudah keliling E-Warong yang ada di Kecamatan Kedondong, dan setelah kita lakukan pengecekan jumlah bahan pokok yang diberikan oleh supplier (pemasok) PT MJM ini diduga kurang dari Rp.200 ribu rupiah,” ujar Ketua Ormas GML, Rudi Sapari, Senin (18/1).

BACA JUGA:  Pemkab Karo Kecolongan? Kebutuhan Polbit D4 Sipencatar STTD Ada dari Luar

“Itu kita hitung harga warung, kalau harga grosir mungkin lebih besar lagi kekurangannya,” timpal Rudi.

Ditambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas terkait agar kejadian yang menurutnya merugikan masyarakat tersebut tidak terulang.

“Kita akan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan terkait harga bahan pokok, juga Dinas Sosial terkait keberadaan supplier ini, kan sudah merugikan masyarakat,” tambahnya.

Rudi berharap agar Dinas Sosial mengevaluasi keberadaan supplier yang memberikan bahan pangan tidak sesuai dengan jumlahnya.

“Dinsos harus selektif dalam menentukan supplier, jangan sampai masyarakat selalu menjadi korban, kalau tidak ada respon akan temuan ini bukan tidak mungkin kami akan lakukan aksi demo,” lanjutnya.

Terpisah, Bantuan Pangan di Kecamatan Waylima yang diberikan tidak jauh berbeda dengan yang ada di Kecamatan Kedondong.

“Ini supplier baru mas, kami E-Warong hanya menjalankan instruksi dan menyalurkan kepada KPM, kami mendapatkan fee Rp. 7.000,- dari penyalur ini,” ungkap salah seorang pemilik E-Warong

Dikatakan, jumlah bahan pangan yang diterima berupa kentang 1kg, apel 1kg, kacang hijau 1/4 kg, telur 15 butir dan beras 12kg.

“Mas hitung sendiri saja berapa jumlahnya jika kita belanja sendiri ke warung,” kata dia.

Sedangkan saat wartawan media ini mencoba menimbang 5 butir apel hanya 800gr, dan tidak sampai 1kg.

Saat dikonfirmasi koordinator lapangan PT MJM, Indra tidak menjawab telepon meskipun handphone dalam keadaan aktif.

(Apr/rob/WII).

  • Bagikan