MKKS SMA Lampura Sosialisasi Pergub No 61 Tahun 2020

  • Bagikan

LAMPUNG UTARA, WAKTUINDONESIA -Bertujuan untuk mencetak Pendidikan bermutu meskipun ditengah kondisi pandemi Covid 19 yang hingga kini belum selesai terjadi di Negara Republik Indonesia, terkhusus di Kabupaten Lampung Utara (Lampura), bersama Polres, Kejari, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Sejumlah Organisasi Pers (media) MKKS tingkat SMA – Lampura, laksanakan Sosialisasi Pergub No.61 tahun 2020 yang mengatur tentang pembiayaan Pendidikan tingkatan SMA baik Negeri maupun Suwasta harus ditanggung masyarakat (wali murid), selain ditanggung oleh Pemerintah baik pusat maupun Provinsi, sekaligus sebagai pengganti Pergub sebelumnya yang berisikan pelarangan adanya pungutan atau pembiayaan terhadap pendidikan terutama tingkatan SMA di Provinsi Lampung.

Ketua MKKS SMA, sekaligus Kepala sekolah (Kepsek) SMA Kemala Bhayangkari Kotabumi, Bambang Nopriadi, MM. Menjelaskan, kegiatan itu dilakukan setelah mendapat respon dari Dinas Pendidikan Provinsi sebagai leding sektor yang menaungi Pendidikan tingkatan SMA se-Provinsi Lampung, dengan tujuan agar masyarakat luas dapat faham terhadap adanya pergub baru tersebut.

“Oleh karena itu, melalui MKKS ini, kami menyampaikan agar masyarakat luas khususnya masyarakat di Kabupaten Lampura, mendapatkan informasi yang tepat dan jelas terkait batasan-batasan yang dapat dan atau tidak diperbolehkan dalam peran serta masyarakat dalam menjalankan pendanaan di satuan pendidikan Menengah Atas baik negeri dan Suwasta, serta satuan pemdidikan khusus.”jelasnya seraya berharap dimasa datang
tidak lagi muncul pemahaman yang salah di masyarakat luas terkait adanya sumbangan yang musti disepakati bersama antara pihak sekolah dan juga orang tua/wali peserta didik.

“Dengan adanya Pergub No 61 tahun 2020, ini kami berharap kedepannya tidak ada lagi kesalah fahaman antara masyarakat dengan pihak sekolah yang tentunya dapat memunculkan citra buruk dari pihak penyelenggara dan pengelola Sekolah,”harafnya.

BACA JUGA:  Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab Hanya Berganti Aturan Kurikulum

Sedangkan, Suwardi Amri, MH (akademisi) dalam kesempatan tersebut menegaskan, terkait dengan adanya pembiayaan pendidikan kedepan yang musti melibatkan masyarakat (wali murid), tentunya merupakan sesuatu persoalan yang sensitif hingga saat ini. Sebab, persoalan tersebut Ibarat dua sisi mata uang yang saling terhubung dan berkaitan. Namun, dengan adanya pergub No.61 itu tentu merupakan angin segar bagi satuan pelaksana pendidikan (Sekolah), khususnya dari pihak SMA baik Negeri dan swasta atas peran serta secara langsung dari masyarakat (wali murid).

“Dalam BAB III pasal 6 point 4 Prinsip kecukupan menjadi landasan satuan pendidikan (Sekolah), untuk dapat memenuhi standar kebutuhan pelaksanaan satuan pendidikan agar sekolah dapat menjalankan sesuai dengan tujuan murni pendidikan, yang tentunya dengan adanya dukungan langsung dari masyarakat,”tegas Suwardi.

Sementara itu, dikesempatan yang sama EDI CHANDRA, Kanit III tipikor Polres Lampura, menyarankan kepada seluruh pelaksana dan pengelola satuan Pendidikan tingkat SMA yang ada di wilayah kerja Lampura, agar dengan adanya Pergu tersebut tidak malah memunculkan kerancuan dalam membuat kebijakan serta malah dapat bertabrakan dengan aturan pemerintah yang menjadi acuan pergub itu sendiri.

“Sebagai perwakilan dari pelaksana Hukum, saya meminta kepada seluruh pelaksana pengelola sekolah jangan sampai dengan adanya Pergub No.61 ini malah menjadikan celah bagi oknum-oknum satuan pendidikan untuk melakukan pungutan dengan dasar pijakan sumbangan,” sarannya singkat. (sab)

  • Bagikan