Ketua LSM Pramukti Provinsi Lampung, Maryadi
PRINGSEWU, WAKTUINDONESIA – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pramukti Provinsi Lampung, Maryadi angkat bicara terkait dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa (DD) di Pekon Pandan Sari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu
Berdasarkan data yang dihimpun waktuIndonesia.Id, dana bantuan Pekon Pandan Sari dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebesar Rp 1.589.655.237.
Dengan rincian sebagai berikut Dana Desa sebesar Rp 1.088.555.000, bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp,11.458.976, anggaran Dana Desa sebesar Rp 482,032,000, pengembalian belanja sebelumnya sebesar Rp 6.725.000, dan bunga bank sebesar Rp 884,270 .
Sementara berdasarkan investigasi di lapangan ada tiga item anggaran pembangunan yang bersumber dari Dana Desa yang disinyalir tidak direalisasikan yakni :
1. Angggaran Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan sebesar Rp 74.287.500,.
2. Pemeliharahaan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa sebesar Rp 51.480.000,.
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa Rp 65.439.100
Maryadi berharap aparat penegak hukum (APH) untuk memeriksa Kepala Pekon (Kakon) Pandan Sari Eko Paryoto.
“Saya berharap APH untuk menindaklanjuti dugaan korupsi ini. Jangan sampai pandemi Covid-19 justru dimanfaatkan oleh oknum Kades untuk melakukan penyimpangan,” harap Maryadi, Rabu (10/2).
Lebih lanjut Maryadi mengatakan apabila terbukti ada penyimpangan terhadap penggunaan anggaran Dana Desa tersebut, maka APH dapat menyeret Kakon tersebut ke penjara.
“Apabila terbukti dugaan tersebut ya sudah jangan pikir panjang beri pelajaran, seret oknum Kakon tersebut ke penjara,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, beberapa realisasi anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2020 di Pekon Pandan Sari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu terindikasi fiktif.
Hal tersebut diketahui dari website resmi milik Kementerian Desa Sid.Kemendes.go.id tercantum beberapa nama kegiatan yang tidak ada realisasinya.
Kepala Pekon Pandan Sari Eko Paryoto mengakui bahwa kegiatan tersebut tidak di laksanakan.
“Bukan tempat bermain anak, sebenarnya pembuatan alun-alun tetapi untuk pemikiran kedepan nanti bisa untuk tempat bermain anak-anak,” jelas Eko saat dikonfirmasi waktuindomesia.id, Selasa (08/02).
Namun, Eko juga mengakui tidak mengetahui secara gamblang mengenai biaya pembuatan alun-alun.
“Kita harus itung-itungan lagi karena dampak Covid-19 kemarin, banyak yang kita kurangi,” kilahnya.
Dikatakanya, Ia merasa bingung karena didatangi beberapa awak media menanyakan adanya anggaran pemeliharaan taman bermain anak yang bernilai fantastis itu.
“Nah anggaran pemeliharaan itu yang saya bingung wong dibangun aja belum kok udah ada pemeliharaan,” katanya.
Sementara Darmi salah satu warga mengaku tidak mengetahui bahwa ada pembangunan tempat bermain anak di Desanya.
“Nek taman bermain gak ada di sini nyatanya kami yang punya anak aja gak pernah dikasih tau ada tempat bermain anak, kalau ada kan pasti pada dengar,” pungkasnya.
(Rul/WII)
