Tersangka Suap Proyek, Bupati Muara Enim Ditahan KPK, Kata Jubir Ali Fikri

  • Bagikan

Bupati Muara Enim Juarsah mengenakan rompi oranye. Foto: Istimewa

JAKARTA, WAKTUINDONESIA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel), Juarsah, tersangka kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.

Hal ini disampaikan Plt Juru bicara KPK Ali Fikry kepada Waktuindonesia.id melalui aplikasi WhatsApp resminya, Selasa (16/2) pukul 13.00.WIB.

Dikatakan, untuk kepentingan penyidikan, tersangka dilakukan penahanan pertama selama 20 hari ledepan, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 6 Maret 2021 di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK.

Juarsah juga harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari untuk mencegah penularan pandemi covid19.

Ali menuturkan, kasus Juarsah yang juga sempat menjadi Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim 2018-2020, merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan pada 2 September 2018 lalu.

Perkara ini berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 3 September 2018 dan telah menetapkan lima orang tersangka.

Kelimanya adalah Bupati Muara Enim periode 2018-2019 Ahmad Yani, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin MZ Muhtar, Robi Okta Fahlefi selaku swasta, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB, dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi.

“Atas perkara kelima tersangka tersebut telah disidangkan dan diputus pada tingkat PN Tipikor Palembang, Sumsel, dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap,” imbuh Ali Fikri.

Juarsah juga diduga turut menyepakati dan menerima sejumlah fee berupa commitment fee dencan nilai 5 persen dari total nilai proyek pembangunan jalan di Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019.

Salah satunya, dari Robi Okta Fahlefi sebagai kontraktor proyek. Setidaknya, Juarsah selaku Wakil Bupati Muara Enim saat itu menerima fee sebesar Rp 4 miliar secara bertahap melalui perantara Elfin.

BACA JUGA:  Disebut seperti Usai Hujan Lumpur, Ini Wilayah Terparah Dampak Erupsi Gunung Sinabung

“Atas tindak pidana yang dilakukannya, Juarsah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP,” pungkas Ali Fikri.

(rek/WII)

  • Bagikan