Dikatakannya, jika dalam rapat bersama Komite, Ia tidak dilibatkan dalam musyawarah, kemudian hasilnya kata salah seorang guru, bahwa surat pernyataan yang ada sudah berdasarkan kesepakatan antara wali murid.
“Ya pokoknya dapet undangan, dan diharuskan membawa materai, terus ke sekolah, dan disana diminta menandatangani surat pernyataan tentang persetujuan dana sumbangan wali murid yang sudah disepakati bersama,” kata dia.
Janda yang bertempat tinggal di rumah geribik reot di Desa Kedondong tersebut juga mengeluhkan adanya sumbangan ke sekolah yang menurutnya memberatkan, lantaran saat ini kondisinya sedang tidak ada aktifitas kerja, dan harus membayar uang sebesar Rp1.020.000.
Sementara itu, Kepala Sekolah, SMAN 1 Kedondong, Bayu. F Agusta, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya membenarkan adanya sumbangan dari masyarakat atau wali murid terkait dana untuk menunjang pendidikan, hasil rapat dengan Komite Sekolah.
“Ya memang ada sumbangan tapi tidak dipaksa, dan wali murid yang tidak mampu membayar itu kemungkinan bakal diberi keringanan,” jelas Bayu.
Disinggung terkait kondisi wali murid yang mengalami kesusahan di tengah pandemi Covid-19, Bayu kembali menekankan hal itu sudah dipertimbangkan untuk diberi keringanan dan dipersilahkan berkoordinasi dengan Komite.
“Pada intinya kita dari pihak sekolah ingin yang terbaik untuk sekolah, dan jika masyarakat tidak mau, ya kami tidak melarang, dan sekolah kondisinya ya begini-begini saja,” ujarnya.
Kemudian, kata dia, berdasarkan Pergub 61 tersebut, itu sudah dinyatakan sekolah diperbolehkan mengambil sumbangan, dan hal itu berdasarkan kesepakatan antara Koordinasi dan Komite, jadi tidak ada masalah.
“Kan sudah ada Pergub nya, dan setelah itu Komite berkoordinasi dengan beberapa wali murid, dan ditemukan kesepakatan, dan nilainya ditentukan berdasarkan kebutuhan di sekolah masing-masing. Kan sekolah lain juga sama, kok SMA Kedondong aja yang diberitain,” sesalnya.
(Apr/Rob/WII)
