OTT KPK di Sulsel, Begini Kontruksi Perkara yang Menjerat Gubernur NA

190

JAKARTA, WAKTUINDONESIA –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nirdin Abdullah (NA) sebagai tersangka terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan  infrastruktur di Pemprov Sulsel tahun 2020-2021, Sabtu (27/2/21).

NA tak sendiri, dua lainnya, yakni Sekdis PUTR Sulsel, Edy Rahmat (ER) dan seorang kontraktor, Durektur PT Agung Perdana Bulukumba (APB), Agung Sucipto (AS) juga ditetapkan lembaga anti rasuah itu tersangka.

Kontruksi Perkara

Menurut Plt Jubir KPK, Ali Fikri, dalam keterangan yng diterima Waktuindonesia.id, AS diduga telah lama kenal baik dengan NA berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan
infrastruktur di Sulsel 2021.

AS juga sebelumnya disebut telah mengerjakan beberapa proyek lain di Sulsel diantaranya:

Peningkatan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan di Kab.
Sinjai/Bulukumba (DAK Penugasan) 2019 dengan nilai Rp28,9 Miliar

Pembangunan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan (DAK) TA
2020 dengan nilai Rp15.7 Miliar

Pembangunan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan 1 1 Paket
(APBD Provinsi) dengan nilai Rp19 Miliar

Pembangunan Jalan, Pedisterian Dan Penerangan Jalan Kawasan Wisata Bira
(Bantuan Keuangan Sul-Sel 2020 ke Bulukumba) TA 2020 dengan
nilai proyek Rp20.8 Miliar

Rehabilitasi Jalan Parkiran 1 dan Pembangunan Jalan Parkiran 2 Kawasan Wisata Bira (Bantuan Keuangan Sul-Sel 2020 ke Bulukumba) TA 2020 dengan nilai proyek Rp7.1 Miliar.

Sejak bulan Februari 2021, telah ada komunikasi aktif antara AS dengan ER sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan NA untuk bisa memastikan agar AS mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di tahun 2021.

“Dalam beberapa komunikasi tersebut, diduga ada tawar menawar fee untuk
penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan kerjakan oleh AS,” ujarnya.

BACA JUGA:  KPU RI: Pelaksanaan Pilkada Adalah Kepentingan dan Kebutuhan Masyarakat

Dikatakan, sekitar awal Februari 2021, Ketika NA sedang berada di Bulukumba bertemu dengan ER dan juga AS yang telah mendapatkan proyek pekerjaan Wisata Bira.

NA menyampaikan pada ER bahwa kelanjutan proyek Wisata Bira akan kembali dikerjakan oleh AS yang kemudian NA memberikan persetujuan dan memerintahkan ER untuk segera mempercepat pembuatan dokumen DED (Detail Engineering Design) yang akan dilelang pada APBD 2022.

Disamping itu pada akhir Februari 2021, ketika ER bertemu dengan NA disampaikan bahwa fee proyek yang dikerjakan AS di Bulukumba sudah diberikan kepada pihak lain.

Saat itu NA mengatakan yang penting operasional kegiatan NA tetap bisa di bantu oleh AS.

AS selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sekitar
Rp2 Miliar kepada NA melalui ER.

Selain itu NA juga diduga menerima uang dari kontraktor lain diantaranya sebagai
berikut :

a. Pada akhir tahun 2020, NA menerima uang sebesar Rp200 juta.

b. Pertengahan Februari 2021, NA melalui SB menerima uang Rp1 Miliar;

c. Awal Februari 2021, NA melalui SB menerima uang Rp2.2 Miliar.
5. Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup maka, KPK

Ketiganya kini ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan 18 Maret 2021.

NA ditahan di Rutan Cabang KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Sementara ER ditahan di Rutan Cabang KPK pada Kvling C1 dan AS ditahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih.

“Untuk memutus mata rantai penularan Covid 19 di lingkungan Rutan KPK, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK Kavling C1.”

(rek/esa/WII)

Facebook Comments