Polemik Sukapura, Begini Penjelasan Kadishut Yayan

  • Bagikan

LIWA, WAKTUINDONESIA – Masyarakat di Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat (Lambar) belakangan santer menuntut legalisasi kawasan yang mereka tempati.

Masyarakat menyebut mereka menempati pekon itu bermula transmigrasi sejak zaman Presiden Soekarno.

Sementara, Sukapura kini termasuk dalam kawasan hutan lindung.

Mereka mengingkan kawasan Sukapura tersebut tidak lagi hutan lindung.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yayan Ruchyansyah, menyebut Sukapura menjadi perhatian khusus, mengingat telah ditempati sejak puluhan tahun silam.

“Sukapura merupakan bagian dari pada kawasan hutan lindung, yang menjadi perhatian khusus dimana telah ditempati masyarakat di sana sudah sejak lama,” ucapnya kepada Waktuindonesia.id, saat mengadakan kunjungan kerja (Kunker) di Bumi Beguwai Jejama tersebut, Senin (1/3/2021).

Lanjut Kadis Yayan problem lain atas kejelasan legalitas kawasan hutan tersebut dikarenakan perubahan UU saat ini berbeda dengan periode sebelumnya dimana menyarankan adanya 30 persen kawasan hutan.

“Namun keputusan terhadap kawasan Sukapura bukan merupakan kewenangan kami Dishut Lampung, tetapi itu adalah kewenangan pusat,” jelasnya.

Dishut Lampung berjanji memfasilitasi Pemkab Lambar dan pusat atas sengkarut legalitas tanah Sukapura tersebut.

“Bila prosedur itu akan dilakukan maka kami akan mulai lagi dari nol permohonannya, dan permohonan itu kami serahkan kepada pemerintah pusat ” bebernya.

“Pada dasarnya masyarakat Sukapura menginginkan wilayahnya tidak lagi menjadi kawasan hutan lindung,” pungkasnya.

(erw/WII)

BACA JUGA:  Dendi Ramadhona Inginkan Kabupaten Pesawaran Yang Lebih Religius
  • Bagikan