KRUI, WAKTUINDONESIA – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Lampung, Aris Ikhwanda, merasa terusik atas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Krui Sukses Mandiri (KSM) milik pemkab setempat yang tak kunjung menunjukkan prestasinya.
Jangankan prestasi atau keuntungan, perusahaan pelat merah itu juga bisa diibaratkan ‘hidup segan mati tak mau’.
Betapa tidak, perusahaan yang resmi beroperasi sejak dua tahun lalu dengan suntikan dana fantastis dari pemkab melalui APBD 2019 dan APBD 2020 itu, kini membayar gaji karyawannya pun kesulitan.
BACA: Apa Kabar BUMD PT. KSM, Bela: Kami Sudah 4 Bulan Tidak Gajian
“Seharusnya kan tidak demikian. Bahkan, hemat saya kalau sudah memasuki tahun kedua sudah ada keuntungan,” ujar anggota Komisi II dan Banggar DPRD Pesibar, Aris Ikhwanda, Jumat (23/4/21).
Menurut Dang Mek–panggilan akrab Ketua DPC PBB Pesibar tersebut, hal itupun telah disampaikannya pada rapat Banggar yang dihadiri Pj Bupati Bambang Sumbogo dan Komisari Utama Zukri Amin beberapa waktu lalu.
Dimana intinya, pengelolaan BUMD harus segera menemukan jalan keluarnya. Sebab, tandas dia, tidak mungkin perusahaan itu akan disubsidi setiap tahun, sementara kinerjanya nihil.
“Jadi, direksi harus memutar otak agar BUMD menghasilkan. Cari bentuk usaha lain yang menguntungkan BUMD dan masyarakat. Misalnya pengelolaan hasil laut berorientasi ekspor yang cukup tersedia di Krui,” beber Dang Mek.
Lebih jauh Dang Mek menguraikan, bahwa adanya kerjasama bidang ticketing dengan Wings Air, itu bisa saja dilanjut meski harus diredesign atau dikaji ulang lagi, akan tetapi fokusnya pada bidang usaha baru.
Peluang lain yang sangat dimungkinkan dikerjasamakan karena memang komoditas tersebut cukup tersedia di perairan Krui, tambahnya, misalnya penampungan hasil luat berupa lobster atau gurita dan lain sebagainya.
“Jadi orientasi kita ekspor. Studi banding dulu ke Singapur, misalnya, menjajaki pangsa pasar di sana. Soal pengumpul saya bisa bantu. Bahkan, untuk gudang saya sanggup menyiapkannya,” pungkas Dang Mek.
Sebagaimana diberitakan terdahulu, kinerja BUMD PT. KSM milik pemkab yang sempat disapih selama dua tahun anggaran, masing-masing tahun 2019 Rp3 miliar dan tahun 2020 Rp2 miliar, tak menampakkan kinerja positif.
Jumlah dana sebagian masuk pos anggaran penggajian direksi yang terdiri atas komisaris utama, komisaris, direktur utama, direktur operasional, dan 16 staf berbagai tingkatan selain yang masuk pos subsidi ke Wings Air dan sebagainya.
Sementara gaji untuk seorang direktur utama mencapai Rp23 juta per bulan. Sebuah pendapatan yang luar biasa besar jika dibandingkan kinerjanya yang tak kunjung menampakkan hasil positif. Itu pula yang melandasi komisi II mengkritisinya.
(aga/WII)
