KOTABUMI, WAKTUINDONESIA – Dampingi masyarakat Desa Beringin Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara, (Lampura), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) distrik daerah setempat gelar unjuk rasa terkait dugaan kuat penyimpangan penggunaan dana desa sejak tahun 2018 hingga 2020.
Pantauan di lokasi aksi, unjuk rasa itu dimulai di halaman Kantor Inspektorat Lampura dengan membacakan pernyataan sikap oleh Aris selaku anggota Distrik sekaligus warga Desa Beringin yang menyatakan bahwa terjadinya korupsi desa dapat dimulai dari proses perencanaan hingga pencairan dana desa. Termasuk dalam hal pembuatan Rencana Anggaran Biaya kegiatan yang tidak sesuai, memindahkan dana desa ke rekening pribadi yang kemudian tidak dikembalikan, pemotongan dana desa, membuat perjalanan dinas fiktif, mark up pembayaran honorarium perangkat desa, pembayaran ATK yang tidak sesuai dengan real cost, memungut pajak namun tidak disetorkan ke kantor pajak dan masih banyak lagi potensi korupsi yang dapat terjadi.
“Selain uraian tersebut, kami banyak mendapat pengaduan oleh masyarakat desa beringin, seperti Kegiatan Pamsimas 2018 yang tidak berfungsi, Pembangunan jalan yang tidak selesai, Dana Covid-19 tahun 2020 yang tidak dibagikan, Dana BUMDes yang tidak jelas,” paparnya.
Selain itu, Lanjut Aris, ada pula penggunaan tanah TPU yang tidak jelas legal formalnya, hak guru ngaji yang tidak tersalurkan, dana PKK dann Karang Taruna pun digelapkan.
“Atas dasar tersebut, kami LSM GMBI Lampura meminta kepada Pemerintah daerah untuk segera menerbitkan Surat Keputusan(SK) Pemberhentian Kepala Desa Beringin,” tegasnya.
Sekretaris Umum LSM GMBI Lampura, Imausyah, menambahkan dalam orasinya meminta Inspektorat untuk segera merekomendasikan pemberhentian Kepala Desa Beringin sebagai jawaban atas permintaan Nyang telah dilayangkan beberapa bulan yang lalu karena hal tersebut telah memiliki legal formal dan berkekuatan hukum.
