“GMBI Distrik Lampura mendampingi masyarakat desa beringin meminta segera memproses rekomendasi pemberhentian kepala desa tersebut karena salah satu syarat yaitu rekomendasi dari BPD sebagai lembaga independen desa yang bertugas mengawasi kinerja pemerintah desa,” terang Imau.
Drs. Hairul Fadila, MM selaku Inspektur Pembantu Wilayah II (Irban II) Kabupaten Lampua menerima dan menjawab unjuk rasa tersebut dengan meminta dukungan dan apresiasi terhadap LSM GMBI Distrik Lampura serta meminta untuk tetap bersabar atas proses yang sedang berlangsung.
“Kami telah mengirimkan tim atas laporan tersebut dan sampai dengan saat ini prosesnya masih terus berlangsung, kemudian jika benar hal tersebut terjadi maka diteruskan kepada pihak aparat penegak hukum,” ujarnya.
Unjuk rasa dilanjutkan ke Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat dengan kembali membacakan pernyataan sikap. Namun unjuk rasa tidak berlangsung lama karena Bupati Lampura sedang tidak ada di Kantor tersebut. Imausyah mempertanyakan kepedulian Pemkab Lampura disaat masyarakatnya meminta kebijakan atas permasalahan yang terjadi.
“Bupati tidak ada, Inspektur tidak ada, Sekda tidak ada, Asistennya pun tidak dapat di temui, Pemerintaan ini adalah Pemerintah yang sontoloyo,” pungkasnya.
Bahkan dalam orasinya, satu minggu ke depan LSM GMBI akan kembali mendatangi Kantor Pemkab Lampura untuk menemui bupati terkait kebijakan tersebut jika dalam waktu tiga hari tidak ada jawaban atas unjuk rasa tersebut. (sab)
