Wabup Zulqoini Pimpin Rakor Bahas Retribusi

  • Bagikan

KRUI, WAKTUINDONESIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar), menggelar rapat koordinasi (Rakor) retribusi daerah, di ruang rapat Cukuh Tangkil, Sekretariat Pemkab Pesibar, Kamis (27/5).

Rapat dimaksud dipimpin langsung oleh Wakil Bupati, A. Zulqoini Syarif, dan dihadiri kepala Dinas Pariwisata (Dispar), Gunawan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), I. Nyoman Setiawan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kasmir, Plt. Kabag Pembangunan, Tanwir, serta perwakilan OPD lainnya.

Wakil Bupati, Zulqoini, pada kesempatan itu mengajak semua pihak untuk terus berupaya menggenjot potensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, selain pajak daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang diharapkan dapat meningkatkan PAD, jika aparatur pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan kesadarannya dalam membayar retribusi daerah. “Peningkatan retribusi daerah harus selalu diiringi dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan lebih optimal,” kata Zulqoini.

Hingga saat ini, lanjutnya, Pemkab Pesibar telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah yaitu dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan retribusi daerah, baik itu penambahan objek retribusi maupun perubahan atas tarif retribusi daerah yaitu :
1. Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 20 Tahun 2016 tentang retribusi jasa umum.
2. Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 22 Tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha.
3. Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan.

“Dengan adanya perubahan perda terkait retribusi tersebut diharapkan realisasi retribusi pada tahun mendatang dapat meningkat secara signifikan,” lanjutnya.

Zulqoini pun memaparkan beberapa poin yang perlu dilakukan kedepannya.

1. OPD memungut retribusi untuk lebih optimal dalam pengelolaan retribusi daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah berkembang saat ini dan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang arti penting retribusi daerah sebagai salah satu penopang bagi pembangunan daerah yang bersumber dari PAD.

BACA JUGA:  Menteri Teten Resmikan Galeri Cokelat dan Dukung Museum Tapis Akbar Pesawaran

2. OPD pemungut retribusi daerah untuk dapat bekerjasama dengan Bapenda sebagai koordinator pengelolaan retribusi daerah.

3. OPD pemungut retribusi daerah untuk menginvetarisir semua permasalahan retribusi daerah dan melaporkannya ke-Tim Penertiban Pajak dan retribusi daerah melalui Bapenda.

4. Dengan dibukanya rakor tersebut diharapkan menjadi forum diskusi teknis tentang pengelolaan retribusi daerah sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. (ers/WII)

  • Bagikan