DPRD Pesibar Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi

  • Bagikan

KRUI, WAKTUINDONESIA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat (Pesibar), menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul Kepala Daerah Tahun 2021, di Gedung DPRD setempat, Jumat (4/6/2021)

Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Nazrul Arif, didampingi Wakil Ketua I, Piddinuri, dan Wakil Ketua II, Aliyudiem itu, 19 anggota DPRD setempat. Selain itu turut hadir juga Wakil Bupati Pesibar, A. Zulqoini Syarif, unsur Forkopimda Pesibar-Lampung Barat (Lambar), pejabat tinggi pratama, administrator di Lingkungan Pemkab Pesibar, dan camat se-Pesibar.

Penyampaian pandangan fraksi, diawali dari Fraksi Nasdem antara lain menyampaikan pandangannya terkait pentingnya penambahan anggaran untuk program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan, solusi atas kesulitan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi, kenaikan biaya retribusi Puskesmas yang dinilai cukup besar dan perlunya pengembangan pariwisata.

Sementara itu dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan untuk mengedepankan kemajuan daerah, PDI Perjuangan selalu menjaga keseimbangan masyarakat Pesibar yang dimaksud penyelenggara Pemkab Pesibar agar lebih efisien efektif.

Sedangkan Fraksi PKB memaparkan bahwa aspirasi ranperda dengan sistem ini akan disampaikan secara berurutan sebagai menetapkan pejabat fungsional yang efektif dan efisien agar Pesibar jauh lebih baik dan maju dari kabupaten-kabupaten lain.

Selanjutnya, pandangan dari Fraksi Partai Demokrat antara lain memberikan pandangan dan masukan terkait peningkatan kemandirian dan kemajuan desa, serta lambatnya penanganan pasca bencana, penyedia jasa, serta tenaga teknis agar kualitas jasa kontruksi menjadi lebih baik.

Fraksi Amanat Nasional Indonesia Raya antara lain menyampaikan pandangannya terkait perlunya konsolidasi lintas sektoral, kesulitan petani di beberapa wilayah mendapatkan pupuk bersubsidi dan pembenahan Pasar.

Fraksi Golkar antara lain sejauh mana perhatian pemerintah dalam memberikan kesejahteraan anggaran penanggulangan bencana yang belum ideal, problem tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara nasional dan konsep penanganan ruas jalan. (ers/WII)

BACA JUGA:  Ini Hasil Perhitungan Suara di TPS Rutan Kabanjahe
  • Bagikan