Sedangkan Fraksi PKB memaparkan bahwa aspirasi ranperda dengan sistem ini akan disampaikan secara berurutan sebagai menetapkan pejabat fungsional yang efektif dan efisien agar Pesibar jauh lebih baik dan maju dari kabupaten-kabupaten lain.
Selanjutnya, pandangan dari Fraksi Partai Demokrat antara lain memberikan pandangan dan masukan terkait peningkatan kemandirian dan kemajuan desa, serta lambatnya penanganan pasca bencana, penyedia jasa, serta tenaga teknis agar kualitas jasa kontruksi menjadi lebih baik.
Fraksi Amanat Nasional Indonesia Raya antara lain menyampaikan pandangannya terkait perlunya konsolidasi lintas sektoral, kesulitan petani di beberapa wilayah mendapatkan pupuk bersubsidi dan pembenahan Pasar.
Fraksi Golkar antara lain sejauh mana perhatian pemerintah dalam memberikan kesejahteraan anggaran penanggulangan bencana yang belum ideal, problem tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara nasional dan konsep penanganan ruas jalan. (ers/WII)
