KRUI, WAKTUINDONESIA – Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Agus Istiqlal, didampingi Wakil Bupati, A. Zulqoini Syarif, membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pesibar Tahun 2021-2026, di Aula Lamban Apung, Pantai Labuhanjukung Kecamatan Pesisir Tengah, Rabu (23/6).
Kegiatan itu dihadiri juga Kepala UPTD Pusdatub Bangda Bappeda Provinsi Lampung, Beli Pahlupi, Tim Penyusun RPJMD Universitas Lampung, Usep Syaifudin, para kepala OPD, dan peserta Forum Konsultasi Publik.
Bupati Agus mengatakan, dengan segala keterbatasannya, Pemkab Pesibar bersama pihak terkaitnya terus mencoba untuk menyatukan persepsi dan pendapat serta tekad, semangat untuk bersama-sama merencanakan arah pembangunan Pesibar Tahun 2021-2026 yang dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemprov Lampung.
“Semoga hal ini tidak mengurangi niatan utama kita untuk dapat bersilaturahmi dan terus meningkatkan koordinasi dalam rangka merencanakan pembangunan daerah lima tahun kedepan,” kata Agus.
Menurutnya, dengan berakhirnya periodesasi RPJMD Tahun 2016-2021. Maka akan ditetapkan RPJMD yang baru untuk periode Tahun 2021-2026, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. “RPJMD harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lambat enam bulan setelah kepala daerah terpilih. Terkait dengan hal tersebut, forum konsultasi publik ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan masukan konstruktif bagi proses penyempurnaan dokumen RPJMD.
Visi yang kami ambil tersebut telah selaras dengan visi pada Pesibar Tahun 2005-2025 yaitu : Pesisir Barat madani, dan sejahtera,” terangnya.
Lebih lanjut Agus memaparkan, misi terwujudnya Pesisir Barat yang amanah, maju dan sejahtera dalam proses pencapaiannya diarahkan dengan 5 misi, yaitu :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkeadilan, maju dan berdaya saing.
2. Mengembangkan infrastruktur wilayah dengan konsep pembangunan inklusif untuk konektivitas antar wilayah dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.
4. Mengembangkan destinasi pariwisata unggulan daerah berkelas dunia yang berpijak pada kearifan lokal.
5. Menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan produktif serta penguatan sinergitas antar lembaga.
Visi dan misi yang diambil tersebut berdasarkan pada isu strategis kondisi daerah kita yang terangkum dalam dokumen KLHS RPJMD kabupaten Pesisir Barat, sebagai berikut :
1. Isu sosial:
a. Tingginya persentase penduduk miskin Pesibar.
b. Masih rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Isu ekonomi :
a. Lambatnya pertumbuhan Investasi Daerah
b. Masih rendahnya akses UMKM terhadap permodalan
c. Rendahnya kondisi jalan mantab kabupaten
d. Rendahnya ketersediaan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) pemerintahan daerah
3. Isu lingkungan:
a. Rendahnya rasio kawasan sumber daya air yang dikonservasi
b. Rendahnya rasio jumlah rumah layak huni
c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah
d. Optimalisasi pohon damar sebagai komoditas unggulan
4. Tata kelola kelembagaan :
a. Belum optimalnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik
b. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keterbatasan fiskal
“Terkait dengan isu strategis yang kami sebutkan diatas serta arah kebijakan yang akan diambil dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan Daerah, tentunya akan dibahas bersama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangkaian penyusunan RPJMD Pesibar Tahun 2021-2026,” jelas Agus.
(ers/WII)