KRUI, WAKTUINDONESIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) terus berupaya menindaklanjuti atas respons positif
yang diberikan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) ihwal membuka keterisoliran wilayah Wayharu Kecamatan Bangkunat.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Jon Edwar, saat dikonfirmasi Harian Waktu Lampung (Group Waktuinfonesia.id), Selasa (6/7), mengatakan bahwa, Jumat (9/7) mendatang, Bupati Pesibar dijadwalkan melakukan pertemuan dengan pihak Kehutanan dan BBTNBBS.
“Pertemuan itu untuk membahas terkait dengan upaya Pemkab Pesibar untuk membuka akses jalan serta jaringan listrik ke Wayharu. Dimana sebelumnya TNBBS sudah merestui terwujudnya cita-cita dimaksud,” kata Jon.
“Tidak lain harapan kami agar dalam pertemuan itu nanti tercapainya kesepakatan antara Pemkab Pesibar dengan TNBBS, untuk selanjutnya langsung ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya,” ujar Jon.
Sementara itu Sekkab Pesibar, N. Lingga Kusuma membenarkan terkait jadwal pertemuan Bupati Pesibar dengan Kehutanan dan TNBBS akhir pekan ini. Dimana diharapkan antara Pemkab Pesibar dengan TNBBS benar-benar saling sepakat untuk membuka keterisoliran wilayah Wayharu dengan tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah yang nantinya hal itu akan menjadi dasar-dasar poin yang harus dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
“Dalam proses penyusunan PKS juga harus tetap berpatokan dengan aturan-aturan Kementrian Kehutanan (Kemenhut),” terang Lingga.
Sehingga, nantinya secara basis isi PKS yang baru tersebut bergeser dari PKS sebelumnya yakni untuk penguatan fungsi hutan kawasan ke pembangunan strategis yang tidak bisa dielakkan. “Kenapa isinya tidak bisa dielakkan, hal itu harus dilakukan karena masyarakat kita ada disana (Wayharu),” jelasnya.
Pihaknya berharap dalam pertemuan itu menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antara Pemkab Pesibar dengan TNBBS, sehingga nantinya terbentuklah PKS itu. “Artinya pertemuan itu nantinya menjadi tonggak untuk menyusun redaksional PKS,” imbuhnya.
“Setelah PKS selesai disusun akan langsung ditindaklanjuti dengan mengajukan ke Kemenhut. Dan setelah PKS nya disetujui baru kita melakukan penyusunan Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Kalau sudah demikian mudah-mudahan 2022 kita sudah bisa Go untuk melaksanakan kegiatan yang sudah dituangkan dalam RKL dan RKT,” pungkasnya.
