Bupati Agus Sampaikan Nota Rancangan KUA-PPAS 2022 Virtual

107

KRUI, WAKTUINDONESIA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat (Pesibar), Lampung, menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, melalui virtual meeting zoom, Rabu (21/7).

Bupati Pesibar, Agus Istiqlal, dalam sambutannya yang disampaikan langsung dari kediamannya di Pekon Gunungkemala Kecamatan Waykrui mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan wajib (wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar), urusan pilihan, pendukung, penunjang, pengawasan, kewilayahan, dan pemerintahan umum. Dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.

Menurutnya, pada pasal 310 ayat (1) diatur bahwa kepala daerah menyusun KUA-PPAS berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Pada pasal 310 ayat (2) kembali diatur bahwa KUA-PPAS yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran perangkat daerah hingga nantinya menjadi dasar dalam penyusunan APBD.

“RKPD Pesibar Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pesibar Tahun 2021-2026 sebagaimana kita pahami bersama, RPJMD Pesibar Tahun 2021-2026 menetapkan visi daerah Terwujudnya Pesibar yang amanah, maju dan sejahtera. Upaya Pemkab Pesibar dalam percepatan pencapaian visi tersebut, dalam dokumen RKPD Pesibar Tahun 2022 tema pembangunan yang ditetapkan adalah pemulihan ekonomi daerah dan kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” papar Agus.

BACA JUGA:  Mobil Pengangkut Batubara Hancurkan Rumah Warga Banjar Masin

“Tema tersebut dipilih dan ditetapkan selain untuk percepatan pencapian visi daerah juga sebagai wujud sinkronisasi dan sinergitas antara Pemkab Pesibar dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan pemerintah pusat,” imbuhnya.

Agus berharap asumsi ekonomi makro, kerangka ekonomi, dan plafon anggaran tersebut dapat dibahas bersama-sama antara Pemkab Pesibar dan DPRD. “Sehingga nanti akan dapat dicapai kesepakatan bersama dalam bentuk nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2022,” tutup Agus.

(ers/WII)

Facebook Comments