“Tema tersebut dipilih dan ditetapkan selain untuk percepatan pencapian visi daerah juga sebagai wujud sinkronisasi dan sinergitas antara Pemkab Pesibar dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan pemerintah pusat,” imbuhnya.
Agus berharap asumsi ekonomi makro, kerangka ekonomi, dan plafon anggaran tersebut dapat dibahas bersama-sama antara Pemkab Pesibar dan DPRD. “Sehingga nanti akan dapat dicapai kesepakatan bersama dalam bentuk nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2022,” tutup Agus.
(ers/WII)
