BANDARLAMPUNG, WAKTUINDONESIA – Anggota Komite IV DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim memberikan catatan kritis terhadap konflik antara Bakso Sony dan Pemkot Bandarlampung.
Bakso Sony mengajukan gugatan kepada Pemkot Bandarlampung atas penyegelan semua usaha bakso ini di Bandarlampung.
Abdul Hakim menilai, mesti ada penyelesaian yang baik antara keduanya. Pemkot, kata dia, memang membutuhkan pajak sebagai pendapatan daerah. Di sisi lain, ujar dia, Bakso Sony sudah menjadi ikon kebanggaan kuliner di Lampung.
Bahkan menjadi contoh bagi penggerak UMKM lain di bidang kuliner. Ini terbukti jika banyak orang dari provinsi lain datang ke Lampung kebanyakan mencari dan mencicipi kuliner di Bakso Sony.
Abdul Hakim mengatakan, ia mendapatkan masukan dari kalangan pengusaha perihal penggunaan tapping box.
“Dengan adanya alat ini, harga produk mereka menjadi semakin tinggi. Maka itu, mereka meminta ada peninjauan soal penggunaan alat ini. Intinya, ada pada keringanan pajak,” ujar Hakim, Minggu (26/9/2021).
