“Jika merasa dirugikan saya rasa warga harus lapor kepada penegak hukum, karena bisa saja itu ada pelanggaran hukumnya, karena kalau misalkan itu ketentuannya gratis tapi malah ada biayanya sangat mungkin itu pungli, jadi saya rasa warga memang harus laporkan permasalahan ini,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Sejumlah warga Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan mempertanyakan kelanjutan program Prona Sertifikat Tanah milik mereka yang hingga kini tidak juga selesai.
Menurut keterangan beberapa warga setempat, berkas pengajuan yang telah diajukan kini dikembalikan kepada warga, karena pihak Desa Kebagusan tidak mampu menyelesaikan pembuatan sertifikat tersebut.
Menurut keterangan salah satu warga setempat yang enggan namanya disebutkan, mengatakan, meski berkas pengajuan telah dikembalikan, namun uang yang diminta oleh pihak Desa Kebagusan ketika ingin mengurus prona tersebut tidak lagi dikembalikan kepada warga. (WII)
