Jumbo! PPPK di Lampung Barat Sedot Uang Rakyat hingga Rp14 M Lebih

  • Bagikan
Pengangkatan PPPK di Lampung Barat
Bupati Parosil Mabsus saat seminar nasional pendidikan karakter dan strategi mengajar (Leadership Training and Teaching Strategis Of Teacher) yang menghadirkan Psikolog Anak Prof Dr Seto Mulyadi alias Kak Seto, di Gor Aji Saka Kawasan Sekuting Terpadu Pekon Watas Kecamatan Balik Bukit, Senin (21/11/22). Foto: Diakominfo Lambar

LAMPUNG BARAT, WAKTUINDONESIA – Gaji sekitar 500 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Lampung Barat mencapai Rp14 miliar lebih.

Pemkab Lampung Barat mulanya menganggarkan Rp9,8 miliar lebih. Angka itu untuk gaji sekitar 300 PPPK.

Namun ternyata PPPK di Lampung Barat mencapai 500 pegawai. Akhirnya, pemkab di bawah besutan Bupati-Wabup, Parosil Mabsus-Mad Hasnurin (PM) itu kembali menambah anggaran hingga Rp6 miliar.

Per Juli 2022, seluruh PPPK di Lampung Barat sudah menikmati gaji.

Demikian disadur dari data yang dirilis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lampung Barat untuk awak media, Senin, 21 November 2022.

Besaran dana yang dianggarkan untuk gaji PPPK itu menjadikan Kabupaten Lampung Barat daerah yang tak bermasalah terkait pengangkatan PPPK.

Hal itu diakui Bupati Parosil Mabsus saat seminar nasional pendidikan karakter dan strategi mengajar (Leadership Training and Teaching Strategis Of Teacher) yang menghadirkan Psikolog Anak Prof Dr Seto Mulyadi alias Kak Seto, di Gor Aji Saka Kawasan Sekuting Terpadu Pekon Watas Kecamatan Balik Bukit, Senin (21/11/22).

“Bapak ibu, perlu diketahui satu-satunya kabupaten yang berada di Provinsi Lampung yang tidak bermasalah dalam pengangkatan PPPK adalah Lampung Barat,” jelas Bupati Parosil saat memberikan sabutan di depan sekitar 750 guru yang sebagian PPPK tersebut.

“Banyak kita dengar kejadian disejumlah daerah ada gejolak dalam pengangkatan PPPK seperti gagal dalam pembayaran gaji dan sejumlah permasalahan lainnya. Namun alhamdulilah di Lampung Barat sendiri sejauh ini tidak ada permasalahan. Termasuk gaji mampu dibayar secara keseluruhan dan tepat waktu,” tegas Bupati Parosil.

Sebagaimana diketahui, Pemkab Lambar berkomitmen membayarkan gaji PPPK.  Bahkan dari awalnya yang dianggarkan untuk 300 orang lebih, ternyata SK pengangkatan terbit sebanyak 500 pegawai, seluruh PPPK telah mendapatkan gaji terhitung sejak Juli 2022 lalu.

BACA JUGA:  Dcab-Id Chapter Lampung Gelar Aniversary Ke-7 Di Lampung Barat

Dimana awalnya dianggarkan Rp 9.810.469.240 dengan perhitungan rencana pengangkatan hanya sekitar 300 orang.

Atas instruksi bupati Parosil, kembali menambah anggaran sebesar Rp6 miliar lebih. Sebab jumlah PPPK yang menerima SK pengangkatan ternyata mencapai 500 orang.

“Sehingga total anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran gaji PPPK tahun ini mencapai Rp 14 miliar lebih.”

Penggajian PPPK telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Hak PPPK sama dengan pegawai negeri sipil (PNS). Seperti gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, serta tunjangan kinerja.

Yang membedakan, PPPK tidak mendapatkan pensiun. Kemudian ada perjanjian kerja serta masa kerja minimal satu tahun dan maksimal lima tahun.

Hal tersebut merupakan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terhadap kemajuan pendidikan.

Maka dari itu pihaknya meminta tenaga pengajar baik PNS maupun PPPK mengemban amanah dan tugas tersebut dengan penuh tangguh jawab.

“Untuk itu saya berharap bapak ibuk dapat mengajar dengan baik, jadilah pengajar yang mampu menjadi contoh bagi anak didik, jadilah salah satu penerang ditengah kegelapan,” harapnya.

(WII)

  • Bagikan