Masih kata dia, sejak awal berfungsi hingga saat ini air yang dikeluarkan dari saluran tersebut sama sekali tidak laik konsumsi.
“Kami tidak berani untuk mengkonsumsi air dari saluran tersebut, airnya keruh dan mengandung karang,” pungkasnya.
Ia menandaskan pihaknya berharap agar pihak terkait segera mengusut tindakan pengelola pamsimas tersebut yang membebani masyarakat dengan biaya pendaftaran hingga mencapai angka Rp1,5 juta per SR, belum lagi masyarakat wajib membeli secara saluran pipa secara sendiri untuk menyambungkan air dari saluran ke setiap rumah yang hampir mendekati angka Rp500 ribu.
“Karena pamsimas tersebut setahu kami adalah bantuan dari pemerintah untuk masyarakat, akan tetapi kenapa kami justru di pungut biaya yang cukup besar untuk bisa merasakan manfaat dari bantuan tersebut. Apalagi sudah hampir tiga bulan ini mati total dan hanya dibiarkan saja tanpa adanya upaya penanganan,” tandasnya.
“Menyikapi permasalahan ini kami berharap agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengusut hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat, kenapa bantuan pemerintah ini justru dimanfaatkan untuk mencekik masyarakat,” tukasnya.
Sementara itu, salah satu Kelompok Masyarakat pengelola pamsimas pekon tersebut yang merupakan tempat masyarakat melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp1,5 juta per SR, Dedi Mustika, hingga berita ini diturunkan masih belum merespon panggilan ponselnya dan belum bisa dikonfirmasi, meski sebelumnya sudah disampaikan identitas wartawan, nama media, dan tujuan konfirmasi melalui aplikasi pesan singkat Whatsapp. (WII)
Berita Selanjutnya: Pengelola Air Minum dan Pamsimas Sukanegara Pesisir Barat Akui Tarik Biaya 121 SR 1,5 Juta, Kerusakan Dibenahi Tahun Depan
