Mantan Peratin di Lampung Barat ini Ditahan Kejari, Terbelit Kasus Dugaan Korupsi APBDes, Ini Modusnya

  • Bagikan

LAMPUNG BARAT, WAKTUINDONESIA – Mantan Peratin Pekon Lumbok Timur Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat Miranto ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat, Selasa, 13 Desember 2022.

Eks peratin Lumbok Timur itu ditahan terkait kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) atau APBDes tahun anggaran 2021, senilai Rp429 juta lebih.

Peratin Lumbok Timur periode 2016-2022 tersebut ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023.

Demikian ditandaskan Kepala Seksi Intelijen Zenericho mewakili Kajari Lampung Barat Deddy Sutendy, Rabu, 14 Desember 2022.

Menurut jaksa muda itu, jaksa penuntut umum (JPU) menahan Miranto setelah Penyidik Tipikor Polres Lampung Barat melaksanakan tahap dua atau pelimpahan tersangka dan barang bukti, Rabu (13/12/22).

Dikatakan, JPU yang telah ditunjuk, yakni Mart Mahendra Sebayang, Yayan Indriana, Hakim Agoeng Tirtayasa, Deni Kurniawan, Muhammad Eri Fatriansyah dan Ansori Apriyadi kini tengah menyiapkan berkas yang diperlukan untuk proses persidangan.

Diketahui bahwa modus Miranto, yakni melakukan kegiatan pembangunan drainase, tembok penahan tanah dan rehabilitasi balai pekon yang memang sudah mengalami kerusakan di beberapa bagian gedung.

Terdakwa juga diduga telah melakukan pemalsuan terhadap surat pertanggungjawaban agar seolah-olah item pembangunan yang akan dilakukan sudah di kerjakan padahal dalam realisasinya tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB) yang dikerjakan hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan unit Tipikor Polres Lampung Barat beberapa waktu lalu.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi APBPekon Lumbok Timur tahun anggaran 2021 dengan kerugian negara sebesar Rp429.058.700,” ujarnya.

Atas perbuatannya, terdakwa melanggar Pasal Primair Pasal 2 Ayat (1) UU NO. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo 18 huruf b UU NO.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BACA JUGA:  BPNT Diduga Bermasalah, GML Ancam Gelar Aksi Unjuk Rasa

“Subsider Pasal 3 UU NO. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo 18 huruf b UU NO.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman kurungan penjara selama 20 tahun.”

(WII)

  • Bagikan