KRUI, WAKTUINDONESIA – Inspektorat Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) mengungkap capaian kinerja pemkab setempat sepanjang 2022, Kamis, 29 Desember 2022.
Capaian kinerja pemkab pecahan Kabupaten Lampung Barat itu diungkap dalam konferensi pers
di Sekretariat Inspektorat Pesibar.
Inspektur Pesibar, Henry Dunan, yang didampingi para Irban, Auditor, dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan), Suryadi, mengatakan bahwa penyampaian hasil capaian kinerja Pemkab Pesibar di Tahun 2022 pada prinsipnya bertujuan sebagai dasar evaluasi Pemkab Pesibar dalam menyambut program kerja di Tahun 2023 mendatang.
“Selain itu adalah sebagai langkah Pemkab Pesibar untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait apa saja yang sudah berhasil dicapai oleh Pemkab Pesibar,” ujar Henry.
Ia menerangkan capaian kinerja tersebut mengalami perubahan yang cukup signifikan ketimbang dengan capaian kinerja Pemkab Pesibar Tahun 2021 lalu.
“Perubahan yang baik ini membuat Pesibar merangsek naik peringkat ke-12 dari 15 kabupaten/kota dan satu provinsi dan sudah masuk kedalam zona hijau. Sedangkan di tahun lalu kita berada diurutan paling bawah, dimana kita masih masuk dalam zona biru,” ungkapnya.
“Artinya sejauh ini kita sudah melakukan langkah-langkah pencegahan sesuai dengan petunjuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” imbuh Inspektur.
Menurut Ia, ada delapan sektor intervensi capaian kinerja yaitu perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mendapatkan nilai mencapai 99. “Hal ini menunjukkan bahwa dalam sektor tersebut sudah cukup maksimal. Hanya sempat mengalami kendala seperti keterlambatan pengesahan Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 yang disebabkan terbentur dengan hari kerja, serta terbatasnya waktu dalam hal menyampaikan laporan dan upload dalam sistem Monitoring Center for Prevention (MCP),” jelas Hendry.
Selain itu sektor pengadaan barang dan jasa yang mendapatkan skor mencapai 69 yang membuat Pesibar masih berkutat dizona biru. Hal itu disebabkan ada beberapa yang prinsipnya harus dipenuhi seperti halnya terkait terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM). Dimana pokja tenaga fungsional pengadaan barang dan jasa dimana seharusnya berdiri sendiri. “Kekurangan lainnya yakni kita harus memberikan insentif khusus kepada bagian pengadaan barang dan jasa, yang di Tahun 2022 Pemkab Pesibar belik bisa melaksanakan hal itu. Mudah-mudahan di 2023 nanti bagian pengadaan barang dan jasa bisa mendapatkan insentif khusus, kita sudah laporkan kepada pimpinan, karena memang ini adalah sektor yang paling riskan,” terang Henry.
