“Dimana komitmen tertulis masyarakat empat pekon tersebut merupakan salah satu syarat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. PLN (Persero) dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) untuk mewujudkan pembangunan insfrastruktur ketenagalistrikan sepanjang 14 KM yang membentang dari Wayheni hingga Wayharu,” ungkap Ariswandi.
Dalam momen pertemuan tersebut, lanjut Ariswandi, Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE, Ahmad Munawir, menyambut baik kedatangan Wakil Bupati Pesibar dan Ketua Komite II DPD RI. “Mengingat pentingnya komitmen masyarakat empat pekon di Wayharu sebagai salah satu persyaratan PKS, Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE akan segera memanggil Kepala BBTNBBS untuk menindak lanjuti agar PKS antara PT. PLN (Persero) dengan (BBTNBBS) segera dilaksanakan sehingga harapan masyarakat di empat pekon di Wayharu untuk memperoleh penerangan listrik segera terwujud, sekaligus mewujudkan Program Indonesia Terang sampai ke daerah terpencil,” jelas Ariswandi.
Masih kata Ariswandi, ihwal perbaikan (Adendum-red) dokumen lingkungan yang juga merupakan persyaratan PKS diminta kepada pihak PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID ) Lampung untuk segera menyelesaikan perbaikan. “Dengan demikian harapan agar PKS antara kedua belah pihak segera dilaksanakan,” pungkas Ariswandi. (ers/WII)
