“Ketiga, Fraksi PPP mempertanyakan alasan terjadinya penurunan secara signifikan terhadap anggaran pada Sekretariat DPRD Pesibar. Keempat, Fraksi PPP meminta pemkab mengevaluasi terkait pembangunan gedung Pemkab Pesibar yang pada dasarnya belum selesai sepenuhnya, namun adanya utang Pemkab Pesibar disebabkan gagal bayar terhadap kontraktor. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah sistem multiyears dalam upaya penyelesaian pembangunan tersebut. Menurut kami dalam hal ini tidak ada alasan yang relevan untuk melanjutkan pembangunan gedung Pemkab Pesibar, maka dari itu kami meminta agar mengevaluasi dan mengkaji kembali permasalahan-permasalahan yang menyebabkan tidak dapat diselesaikannya pembangunannya sesuai dengan RPJMD,” jelas Risman.
Poin kelima, Fraksi PPP meminta pemkab untuk menyesuaikan visi dan misi Bupati yaitu kesejateraan masyarakat, karenanya agar tercapai harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat seperti bidang pendidikan dan kesehatan dari pada belanja untuk kebutuhan birokrasi. Fraksi PPP juga menilai bahwa rendahnya kualitas sejumlah kegiatan fisik yang menggunakan anggaran daerah dikarenakan lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan anggaran tersebut.
Keenam, Fraksi PPP meminta pemerintahan daerah lebih objektif dalam mengalokasikan anggaran pembangunan dan infrasruktur, sehingga dapat menyesuaikan terhadap APBD agar tidak memaksakan pembangunan, terlebih anggaran daerah mengalami defisit. Oleh sebab itu Fraksi PPP mendorong agar pemerintahan daerah melakukan evaluasi. “Ketujuh, Fraksi PPP akan mengakomodir dan menolak usul pemerintah terhadap Rencana APBD 2025 jika tidak tepat sasar dan tepat guna atas kepentingan rakyat,” jelasnya.
Pandangan fraksi keempat yakni Fraksi PKB melalui Juru Bicara, Edy Yurson, pertama Fraksi PKB menyetujui RAPBD Tahun
2025 sebesar Rp876.035.746.935, untuk dibahas bersama dengan DPRD mulai dari tingkat Komisi sampai dengan tingkat Badan Anggaran (Banang). Kedua, Fraksi PKB mencermati biaya operasi yang direncanakan
sebesar Rp644.988.033.124, untuk lebih diefisienkan lagi, mengingat kecilnya belanja modal Tahun 2025. Disatu sisi masyarakat menantikan adanya pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, gedung sekolah-
sekolah dan infrastruktur lainnya secara merata. Salah satunya jalan di Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan sepanjang 10 KM, dan harus direalisasikan Tahun 2025 karena kondisi jalan yang sangat tidak memadai sedangkan jalan tersebut menjadi sentra
mobilisasi hasil pertanian.
Ketiga, Fraksi PKB meminta TAPD bersama DPRD untuk menganggarkan cicilan pembayaran utang di Tahun 2025 dari belanja modal yang direncanakan. Keempat, berkaitan dengan rencana PAD pada Tahun
2025 sebesar Rp29.665.827.206, Fraksi PKB meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) target tersebut bisa tercapai, sehingga bisa melihat adanya kemajuan atau peningkatan PAD Pesibar dari Tahun 2016 hingga Tahun 2025 mendatang.
“Kelima, Fraksi PKB mempertanyakan penyebab APBD yang tidak pernah mengalami kenaikan secara signifikan, bahkan cenderung menurun dari Tahun 2016 hingga Tahun 2024, sementara kebutuhan mengalami peningkatan setiap tahun sesangkan anggaran tidak bertambah. Keenam, Fraksi PKB meminta penjelasan atas hasil pengamatan terhadap para kepala OPD yang minim keberhasilan menjemput program pusat. Ketujuh, meminta penjelasan Dinas Pariwisata (Dispar) terkait keseriusan pemerintah pusat akan membangun infrastrutur fasilitas surfing di
Pesibar, hal tersebut perlu dipastikan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pemerintah pusat Tahun 2025, karena tidak menutup kemungkinan ada kewajiban Pemkab Pesibar untuk menyediakan dana
pendamping, sehingga perlu dianggarkan pada APBD Tahun 2025,” kata Edy Yurson.
Edy Yurson melanjutkan, poin kedelapan, yakni Fraksi PKB meminta TAPD agar memperhatikan dan mengakomodir pokok-pokok pikiran Anggota DPRD dari masing-masing daerah pemilihan (Dapil) pada Tahun 2025 yang akan datang, hal tersebut menunjukan adanya hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Kesembilan, meminta Disdikbud agar lebih meningkatkan pembinaan kepada kepala sekolah dan guru-sekolah dasar dan SMP, agar SDM anak-anak semakin menuju kearah peningkatan mutu yang lebih baik. Karena saat ini kepala sekolah dan guru sering merasa ketakutan dengan pihak-pihak tertentu, sehingga masyarakat akan berbuat baik saja disekolah tersebut menjadi momok oleh kepala sekolah dan para guru,” ujar Edy Yurson.
Kesepuluh, Fraksi PKB meminta para kepala OPD agar lebih meningkat hubungan komunikasi secara intens kepada kementerian-kementerian terkait, karena banyak program-program pusat mulai dari yang kecil sampai bersekala besar untuk kabupaten kota diseluruh Indonesia, terutama Kepala Dinas Sosial (Dinsos) yang saat ini menjabat dinilai keberhasilannya menjemput program pemerintah pusat jauh menurun dibandingkan dengan Kepala Dinsos sebelumnya yang saat ini sudah pensiun, Marzuki. “Kesebelas, Fraksi PKB meminta penjelasan berkaitan lebih besar
penganggaran biaya modal di bidang kebudayaan sebesar Rp700.000.000, dibanding Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) sebesar Rp659.000.000, yang menjadi tumpuan ketahanan pangan
masyarakat Pesibar,” tukasnya.
Pandangan fraksi kelima yaitu Fraksi Amanat Indonesia Raya, yang disampaikan Juru Bicara, Andri Yuriza, pertama, Fraksi Amanat Indonesia Raya meminta penjelasan secara detail pada Ranperda APBD Tahun 2025 terkait adanya defisit sebelum pembiayaan sebesar Rp1 Milyar yang digunakan untuk menutupi defisit pengeluaran pembiayaan sehingga Silpa Tahun berkenan menjadi Rp0. Kedua, Fraksi Amanat Indonesia Raya meminta penjelasan terkait adanya kenaikan pada belanja operasi. Ketiga, Fraksi Amanat Indonesia Raya meminta penjelasan tentang hutang dan skema pembayaran yang saat ini menjadi tanggungan dan beban APBD Pesibar Tahun 2025. Keempat, Fraksi Amanat Indonesia Raya meminta penjelasan mengenai anggaran biaya tak terduga yang mencapai angka Rp7 Milyar.
Andri menegaskan Fraksi Amanat Indonesia Raya meminta agar anggaran sebesar Rp. 877.035.746.935, bisa disahkan jika jumlah tersebut sudah dinilai bisa mengakomodir hak-hak dan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, Fraksi Amanat Indonesia Raya sepakat untuk mengevaluasi dan menolak Ranperda APBD Tahun 2025 menjadi Perda jika dalam pembahasan dinilai tidak konkrit dan tidak ada keberpihakan kepada masyarakat.
Fraksi Amanat Indonesia Raya memberikan beberapa catatan-catatn yang akan menjadi pembahasan di tingkat komisi dan badan. Pertama, seluruh poin yang terdapat dalam Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun 2025 akan dibahas secara detail dan melihat dari progress serta hasil kegiatan di tahun sebelumnya. Kedua, anggaran pendidikan harus menjadi catatan khusus karena hingga saat ini masih banyak sekolah yang perlu dilakukan renovasi seperti yang terjadi di Way Haru, gedung sekolah tidak layak pakai hingga masyarakat secara swadaya melakukan iuran untuk renovasi mencapai Rp1 juta per orang. Atap sekolah bocor di SDN 51 Krui Pekon Biha hingga menggangu aktivitas belajar. Ketiga, mengembalikan nama-nama sekolah kepada nama sebelumnya yang mencirikhaskan sekolah di wilayah setempat. “Saat ini pengurutan sekolah hingga ratusan dan dengan satu nama yaitu Krui membuat rancu dan membingungkan,” ucap Andri.
Keempat, meminta DPUPR untuk dapat memprioritaskan pembangunan seperti, pengerasan jalan lingkar pekon yang ada di wilayah Way Haru, Siring Gading, Bandar
Dalam dan Way Tiyas. Peningkatan jalan di Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bangkunat tepatnya jalan menuju Pasar Sabtu Pekon Tanjung Rejo guna menunjang kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Peningkatan jalan penghubung antara Pekon Tanjung Raya menuju Pekon Paku Negara, mengingat jalan tersebut sebagai penunjang ekonomi dan produktivitas pertanian masyarakat Kecamatan Pesisir Selatan yang merupakan penghasil padi terbesar di wilayah Pesibar. Peningkatan jalan untuk menunjang ekonomi dan produktivitas masyarakat Kampung Sawah Pekon Tanjung Raya yang saat ini kondisinya rusak parah. Dan pembangunan jembatan gantung yang saat ini roboh dan tidak bisa dipergunakan lagi
untuk akses jalan dari Pemangku I Pekon Biha menuju Pemangku Tabak Pekon Biha.
“Kelima, pemanfaatan jembatan yang telah dibangun namun tidak dipergunakan tepatnya jembatan di Way Tuwok yang menghubungkan Pekon Kampung Jawa menuju Pasar Mulya,” tandas Andri.
Pandangan fraksi terakhir yaitu Fraksi Golkar oleh M. Syahruddin. Pertama, Fraksi Golkar
mengingatkan agar tidak ada angka-angka khayalan pada pendapatan daerah yang disusun dalam APBD Tahun 2025 yang akan berimbas pada tersendatnya cashflow keuangan daerah, sehingga menghambat tahapan pengerjaan proyek-proyek pembangunan yang dapat menyebabkan buruknya kualitas pembangunan. Kedua, dalam hal pengawasan pengerjaan proyek pembangunan, Fraksi Golkar mengingatkan semua pihak terkait agar dilakukan secara maksimal. Hal itu bertujuan agar tidak ada penyimpangan terhadap spesifikasi kerja yang sudah direncanakan. Sehingga tidak terjadinya kasus-kasus hukum yang menimpa para mitra kerja di lingkungan Pemkab Pesibar. Ketiga, Fraksi Golkar berharap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025 agar menganut pemerataan pembangunan dan peningkatan infrasruktur serta pembangunan jalanraya, sarana dan prasarana daerah, contohnya jalan Sukamaju – Pintau Villa di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunat yang kurang memadai, jalan depan Kantor Kecamatan Bangkunat yang harus segera diperbaiki. Selain itu, jalan Villa Repong Way Batu Kelurahan Pasar Krui menuju Pekon Pahmungan rusak parah tidak menjadi perhatian pemerintah, pembangunan jalan sepanjang Pekon Pahmungan yang masih kurang memadai, jalan tembusan dari Pekon Pahmungan menuju RSUD. KH. M. Thohir harus segera diperbaiki. Dan jalan Simpang Gerbang dari Fajar Bulan sampai Penggawa Lima Kecamatan Way Krui harus segera diperbaiki. “Fraksi Golkar berharap untuk semua infrastruktur jalan yang menghubungkan antar pekon, agar ada skala prioritas dalam pembangunan dan perbaikannya sehingga kondisi jalan yang memang benar-benar kondisinya rusak parah bisa segera diperbaiki dan kedepan semua jalan penghubung antar pekon di Pesibar dapat merasakan pembangunan,” pinta Syahruddin.
Keempat, Fraksi Golkar meminta OPD terkait segera merehab atau membangun kembali bendungan Way Bambang Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Bangkunat yang jebol sejak Tahun 2023 hingga mengakibatkan sumber air terputus dan tidak dapat mengairi persawahan di Pekon Tanjung Kemala dan Pekon Sukamarga. Kelima, Fraksi Golkar meminta Pemkab Pesibar segera memperhatikan sekolah-sekolah yang kondisi bangunannya memperihatinkan seperti gedung sekolah ambruk di SMP 15 Krui Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan dan Gedung sekolah SD 05 Pekon Sukanegara yang kondisinya perlu diperbaiki. “Terakhir, Fraksi Golkar mempertanyakan perkembangan upaya pemekaran pekon seperti Pekon Persiapan Kunyaian Agung dan Pekon Persiapan Cukuh Bunjak Kecamatan Pesisir Selatan dan Pekon Persiapan Kuta Mulya Kecamatan Bangkunat,” tukas Syahruddin. (ers/WII)
