KRUI, WAKTUINDONESIA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, di ruang rapat paripurna DPRD Pesibar, Selasa (5/11/2024).
Rapat paripurna yang dihadiri 23 anggota dari 25 anggota DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, Mohammad Emir Lil Ardi, dan didampingi Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri. Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung Wakil Bupati, A. Zulqoini Syarif, Pj. Sekkab, Jon Edwar, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, dan Camat.
Pandangan umum fraksi pertama disampaikan Fraksi NasDem melalui juru bicara, Rendi Rinaldi mengatakan bahwa pertama, Fraksi NasDem melihat dan memandang Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pesibar. Untuk itu, pihaknya berharap kinerja yang lebih giat lagi dari OPD untuk menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam pencapaian PAD.
“Kedua, dalam menghadapi tantangan penanganan bencana di Pesibar, Fraksi NasDem memberikan perhatian serius pada perlunya litigasi bencana dan kebijakan yang strategis untuk meningkatkan mitigasi dan respon terhadap bencana. Pesibar, dengan letak geografisnya yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor sehingga perlu dilakukan pendekatan penanganan yang komprehensif, terencana dan berkelanjutan. Fraksi NasDem berharap, melalui peningkatan kolaborasi dan alokasi anggaran yang tepat , Pesibar dapat lebih siap dalam melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak dari bencana yang mungkin terjadi,” ujar Rendi.
Ketiga, Fraksi NasDem melihat adanya ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp831.270.805.584. Hal itu akan sangat mencerminkan bahwa sumber PAD masih belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan dan operasional kabupaten secara mandiri. Pendapatan transfer dari pusat mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK), dan berbagai bentuk bantuan lainnya yang bertujuan menopang sektor pembangunan dan pelayanan publik. Namun dengan ketergantungan Pesibar dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat struktur ekonomi lokal agar lebih mandiri berkelanjutan.
“Keempat, Fraksi NasDem memberikan masukan penting terkait digitalisasi pelayanan publik, sebagai upaya mendesak untuk meningkatkan efisiensi transparansi pelayanan kepada masyarakat. Di era digital saat ini aksesibilitas layanan menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan, dan Fraksi NasDem melihat digitalisasi sebagai solusi strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan terjangkau,” kata Rendi.
Masih kata Rendi, poin kelima, Fraksi Nasem memandang perlu melalui swasembada pangan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan tersebut, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam pencapaiannya memerlukan kerjasama antara pemerintah, petani, nelayan, serta seluruh masyarakat. Dengan potensi sumber daya yang ada, swasembada pangan bukan hanya visi, tetapi tujuan yang bisa dicapai melalui sinergidan perencanaan yang matang. “Keenam, Fraksi NasDem berharap dengan meningkatkan profesionalitas ASN dan memperkuat Upaya dalam menarik investor, Pesibar akan berkembang menjadi daerah yang sejahtera dan berdaya saing, melalui sinergi antara pemerintahan yang professional dan terbukanya peluang investasi. Fraksi NasDem optimis Pesibar dapat mencapai target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor,” tandasnya.
Pandangan fraksi kedua yakni Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Juru Bicara, Mat Muhizar bahwa Pertama, Fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan kepada Pemkab Pesibar tentang prinsip anggaran berimbang, sebagai daerah yang tergolong berpendapatan rendah, pola penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sebaiknya dilakukan dengan prinsip anggaran berimbang. Hak itu bertujuan untuk memudahkan perencanaan belanja sesuai dengan pendapatan dan terhindar dari kemungkinan defisit anggaran pada setiap tahun anggaran.
“Kedua, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti berkenaan dengan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang masih tinggi di Pesibar, kami menilai bahwa pemkab belum sepenuhnya mempunyai komitmen dalam menangani permasalahan tersebut. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemkab agar mencari solusi dan konsisten terhadap permasalahan tersebut,” pinta Mat Muhizar.
Selanjutnya ketiga, Fraksi PDI Perjuangan meminta adanya pemerataan pembangunan, dikarenakan berdasarkan hasil pengawasan dilapangan tepatnya di Pekon Pagar Bukit dan Pekon Kuta Mulya Kecamatan Bangkunat belum pernah adanya pembangunan insfrastruktur jalan. Meski pemerintah daerah pernah merencanakan anggaran untuk pembangunan jalan di wilayah tersebut namun hingga saat ini belum adanya pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat, maka Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemkab memprioritaskan pembangunan di wilayah tersebut sebagai upaya pemerataan pembangunan.
Keempat, berdasarkan hasil pengawasan adanya pembangunan kantor TP-PKK yang hingga saat ini belum selesai dan belum dapat dimanfaatkan oleh daerah, hal ini harus menjadi kajian dan evaluasi bahwa pembangunan insfrastruktur penting namun harus tepat guna, tepat sasaran dan terukur. “Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab melalui Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) agar menunda penambahan anggaran gedung TP-PKK yang dinilai realisasi pelaksana pembangunannya memprihatinkan dan belum layak,” ujarnya.
Kelima, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah daerah mengevaluasi dan meninjau kembali terkait serapan alokasi dana sebagai upaya tepat guna dan tepat sasaran seperti urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada DPUPR yang dialokasikan anggaran sebesar Rp43.563.242.600, antara lain melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengembngan Pemukiman, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan. Namun pihaknya mengamati adanya anggaran Lingkungan Hidup yang dialokasikan dana sebesar Rp6.763.872.100, antara lain melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Persampahan yang masuk dalam anggaran urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dinilai adanya duplikasi atau tumpang tindih dalam serapan anggaran.
“Keenam, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemkab agar setiap hasil evaluasi dan perubahan keuangan saerah bersama dengan pemprov, harus melakukan koordinasi dan pembahasan kembali dengan DPRD terkait hasil dari evaluasi tersebut bertujuan adanya sinergitas kinerja dan pengawasan yang transparan. Ketujuh, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah mengevaluasi dan mengkaji kembali mengenai pembangunan kantor Camat Pulau Pisang yang dilakukan pada tahun 2015 dan hingga saat ini tidak bisa digunakan sebagaimana direncanakan, maka persoalan ini harus segera ditindaklanjuti sebagai upaya penegakan hukum yang bermartabat di Pesibar,” lanjut Mat Muhizar.
Poin berikutnya kedelapan, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemkab agar bekerja dengan penuh tanggungjawab dan akuntabel bukan sekedar wacana, sebab pencapaian dari target selama ini belum signifikan dari perencanaan. Kesembilan, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, maka pemerintah daerah harus memiliki komitmen, konsentrasi maupun inventarisasi permasalahan yang ada dilapangan. Misalnya permasalahan bendungan dan irigasi yang tidak berpungsi sebagaimana layaknya maka pemda harus melakukan perawatan pun perbaikan upaya kebermanfaatan bagi masyarakat Pesibar.
“Kesepuluh, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemkab tidak perlu menambah anggaran Gedung SMPN 1 Krui, sebab jika ada penambahan anggaran perlu di evaluasi, permasalahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bukan sekedar bangunan fisik, diketahui kondisi bangunan SDN 16 Krui Kecamatan Bangkunat yang sempat viral karena sarana dan prasarana pendidikan yang jauh dari kata memadai perlu menjadi bahan kajian bahwa begitu pentingnya perhatian pemerataaan pembangunan di sektor Pendidikan dan tidak hanya terpusat. Diketahui juga adanya kasus perundungan di SMPN 2 Krui yang juga viral di media sosial beberapa waktu lalu, ini juga hal yang harus kita kaji dan benahi didunia pendidikan Pesibar. Maka fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemkab agar melakukan resolusi yang tepat dan berkesinambungan karena kita bukan hanya meningkatkan infrastruktur saja namun membangun sumber dayamanusia yang berkarakter dan berbudaya juga tak kalah pentingnya,” pungkas Mat Muhizar.
Pandangan fraksi ketiga yakni Fraksi PPP yang disampaikan Juru Bicara, Risman Arif menyampaikan bahwa pertama, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat menjelaskan arah tujuan serta prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2025. Kedua, Fraksi PPP melihat bahwa proyeksi pendapatan daerah Tahun 2025 terkesan tidak bergerak kearah lebih baik, dibanding dengan target pendapatan tahun sebelumnya. Karenanya, Fraksi PPP mempertanyakan jalan atau terobosan inovatif lain guna mengekstraksi sumber-sumber pendapatan daerah yang lebih luas agar proyeksi pendapatan daerah bisa melampaui proyeksi APBD 2024. Fraksi PPP juga mengingatkan tentang pentingnya peningkatan efektivitas pengelolaan pajak melalui optimalisasi sistem, peningkatan kapasitas petugas pajak, dan perluasan basis wajib pajak.
