Sulaiman menjelaskan, perhutanan sosial merupakan jalan kemandirian bangsa melalui pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air. Hingga kini, KLHK mencatat lebih dari 8,3 juta hektare hutan telah didistribusikan dalam skema akses kelola perhutanan sosial, dengan penerima manfaat mencapai 1,4 juta kepala keluarga serta terbentuk lebih dari 15 ribu KUPS di seluruh Indonesia.
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona yang hadir didampingi Kepala Bappeda dan Kabag SDA menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Bupati menilai, apresiasi ini merupakan hasil kerja kolektif masyarakat, kelompok tani hutan, dan pemerintah daerah yang konsisten menjaga kelestarian lingkungan.
“Penghargaan ini bukan semata-mata untuk Pemerintah Kabupaten Pesawaran, melainkan untuk seluruh masyarakat yang telah berperan aktif menjaga hutan. Kami percaya, hutan bukan hanya warisan alam, tetapi juga sumber kehidupan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang,” kata Dendi.
Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Pesawaran dalam mempercepat pengelolaan perhutanan sosial sebagaimana amanah Perpres Nomor
28 Tahun 2023, serta mendorong sinergitas bersama masyarakat, pendamping KTH dan KUPS dalam
menjaga keberlanjutan hutan untuk generasi mendatang.
“Kami berkomitmen menjadikan perhutanan sosial sebagai pilar ekonomi masyarakat sekaligus benteng ekologi daerah,” pungkasnya.
(WII)
