“Kami sekarang berada pada fase menuju registrasi resmi dan selanjutnya menunggu panggilan konsultasi lanjutan dengan Hakim Konstitusi. Permohonan uji materi ini kami ajukan karena kami menilai ada undang-undang yang berpotensi mengaburkan bahkan melemahkan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Bila perangkat hukum dibiarkan menyimpang dari semangat konstitusi, maka yang dirugikan adalah seluruh rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, LSM Pro Rakyat secara terbuka meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berani menjalankan fungsi penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) dengan mengabulkan permohonan uji materi dan menetapkan pembatalan terhadap undang-undang yang diuji.
Tujuannya jelas, memastikan seluruh aparat penegak hukum bekerja secara murni, independen, dan konsekuen tanpa intervensi kepentingan politik maupun ekonomi.
“Putusan MK sangat menentukan nasib penegakan hukum tindak pidana korupsi di negeri ini. Kami berharap para Hakim Konstitusi berpihak pada konstitusi, bukan pada kekuasaan. Ketika undang-undang yang bermasalah dibatalkan, maka tidak ada lagi alasan untuk setengah-setengah dalam memberantas korupsi,” ungkapnya.
Diketahui, langkah LSM Pro Rakyat menempuh jalur konstitusi dinilai sebagai pilihan paling tepat dan bertanggung jawab. Di saat kritik di ruang publik kerap berujung sebagai kegaduhan tanpa solusi, LSM Pro Rakyat memilih jalan hukum yang berlandaskan aturan resmi MK RI demi menghadirkan perubahan yang nyata dan berdampak luas.
LSM Pro Rakyat mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan dukungan moral dan doa, agar proses persidangan di Mahkamah Konstitusi berjalan transparan, objektif, dan benar-benar menghasilkan putusan yang memihak kepentingan rakyat.
Sebagaimana ditegaskan LSM Pro Rakyat perjuangan melawan korupsi tidak cukup hanya dengan suara lantang di jalanan atau media sosial. Yang dibutuhkan saat ini adalah keteguhan dan kegigihan menempuh jalur hukum, sekalipun panjang dan berat, demi memastikan penegakkan hukum tindak pidana korupsi berdiri tegak sehingga keadilan benar-benar hadir bagi seluruh rakyat Indonesia.
(WII)
