JAKARTA, WII – Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksda TNI Harjo Susmoro menyarankan Pelabuhan Kabil di Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk dilakukan survei dan pemetaan hidro-oseanografi, mengingat perubahannya yang sangat pesat.
Hal tersebut disampaikan Kapushidrosal dalam Rapat Koordinasi (Rakor) kementerian/Lembaga dan peninjauan lapangan di Provinsi Kepulauan Riau dibawah Pimpinan Deputi II Bidang SDM Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Safri Burhanuddin, di BP Batam, Tanjung Bemban dan Pelabuhan Kabil, Selasa (28/7).
Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan sumber daya Mineral, Kementerian Pertahanan, Badan Keamanan Laut, Pemerintah Provinsi Kepri, serta Badan Pengusahaan Batam.
Menurut Kapushidrosal, dari hasil peninjauan lapangan, perairan Pelabuhan Kabil dilaksanakan survei terakhir oleh Pushidrosal pada tahun 2012 dan saat ini perubahannya sangat pesat, sehingga perlu dilaksanakan survei dan pemetaan hidro-oseanografi full coverage untuk update Peta Laut Indonesia (PLI) no. 49 dan publikasi nautika guna menjamin keselamatan pelayaran di perairan tersebut.
“Dengan dilaksanakannya survei dan pemetaan oleh Pushidrosal, kawasan tersebut akan tergambar dalam PLI. Tanpa dukungan peta yang up date dan fasilitas labuh yang tidak tergambar dalam PLI, kawasan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum internasional,” jelas Kapushidrosal Laksda TNI Harjo Susmoro.
Dalam pantauan Pushidrosal, banyak pelabuhan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena tidak tergambarkan dalam PLI, hal ini disebabkan dalam pembangunannya tidak melibatkan Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi Nasional.
