KRUI, WAKTUINDONESIA – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, dinilai mubadzir.
Berdasarkan data yang didapat, dari 116 Pekon se-Pesisir Barat, sekitar 70 persen pengelolaan BUMDes tak jelas. Sementara sisanya, sekitar 30 persen meski sudah berjalan mandiri, namun belum mampu berkontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
Kondisi itu tak ditampik Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP), Rochmat melalui Kabid Bina Lembaga Kemasyarakatan Ekonomi dan Kerja Sama Pekon, Wike Wijayanti, ketika dikonfirmasi, Selasa, 30 Juni 2026.
Dia membenarkan jika pengelolaan BUMDes di Pesibar (Pesisir Barat, Red), umumnya masih jauh dari maksimal, bahkan tidak jelas.
“Ya benar, ada yang BUMDes-nya yang mangkrak, ada yang sudah berjalan tapi tidak jelas, ada juga semua pengurusnya yang secara tiba-tiba mengundurkan diri,” ungkap Wike.
Yang Berjalan belum Hasilkan PADes
