Sedangkan terkait keluhan masyarakat yang menilai peratin setempat pilih kasih dalam menentukan data sebagai penerima bantuan. Menurut Ismet, pendataan dilakukan oleh pemangku didampingi anggota Lembaga Himpun Pekon (LHP) yang disebut tim gugus pekon, sesuai dengan 14 kriteria yang telah ditentukan. “Sehingga kalau dia memenuhi sembilan dari 14 kriteria itu, maka masyarakat itu bisa menerima BLT DD, kurang dari itu tidak bisa,” lanjutnya.
“Berkenaan dengan keluhan masyarakat yang menilai peratinnya tebang pilih, sebelumnya sudah kami telusuri dan masyarakat yang tidak menerima itu sebenarnya memang tidak layak. Sedangkan masyarakat yang dinilai tidak layak untuk menerima dan diinformasikan menerima, juga akan kembali kami telusuri,” pungkasnya. (neo)
