DPRD Karo Gelar Paripurna, Bahas 3 Ranperda

188

KARO,WII-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karo kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Bupati terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di ruang sidang DPRD, Jalan Veteran, Kabanjahe, Senen (13/07//2020).

Rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Br.Tarigan didampingi Wakil Ketua Sadarta Bukit dan Davit Kristian Sitepu dihadiri Bupati Karo,Terkelin Berahmana,SH, MH beserta seluruh Kepal OPD Pemkab setempat.

Ranperda dimaksud adalah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum, Nomor Bangunan Gedung dan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi -fraksi DPRD diawali dengan pandangan Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Fujiati, Kemudian dilanjutkan fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) disampaikan oleh Kalvin Barus, Fraksi Partai Golkar disampaikan Jun Adi Rif Bangun, Fraksi Partai Hanura disampaikan Eko Aprianta Sitepu.

Dalam penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, umumnya mendukung dan menyampaikan apresiasi terhadap 3 (tiga) Ranperda yang diusulkan, namun tentu juga ada beberapa catatan, masukan dan sejumlah pertanyaan.

Hampir seluruh fraksi menyampaikan pandangannya agar OPD terkait untuk hearing atau dengar pendapat tokoh dan masyarakat terhadap pemberiam nama jalan dan sarana umum.

Dalam Ranperda tentang Pengelolaan Sampah kata Eko Sitepu, yang menjadi pertimbangan pembentukan adalah UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“UU nomor 18 tahun 2008 tentangPengelolaan Sampah, UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP nomor 81 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah,” kata Eko Sitepu.

BACA JUGA:  Wanita Muda Oknum PNS dan 2 Pria Diamankan Polda Sumut Berikut 5Kg Sabu, 1 Kabur!

Eko Sitepu menambahkan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 21 tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP).

“Sesuai dengan payung hukum tersebut maka kami Fraksi Hanura menyarankan agar pedoman pemberian nomor rumah dan nama jalan sebaiknya berpedoman dengan pengaturan tata letak kota sebuah daerah,agar bisa mengurangi kesemerawutan yang ada dilingkungan kita. Pemda seharusnya memiliki regulasi untuk daerah yang dijadikan pusat pemukiman dan lingkungan yang menjadi pusat perekonomian sekarang,sehingga dapat mempermudah dalam pencarian alamat,” tegas Eko Aprianta Sitepu.

“Harapan kami, akan lahir Peraturan Daerah, terutama dalam 3 (tiga) Ranperda ini yang akan menjadikan acuan dan kekuatan hukum pelaksanaan pembangunan, dan diharapkan peraturan jangan tinggal peraturan tanpa langkah konkret dan wujud nyata untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Eko Sitepu.

Juru bicara Fraksi Keadilan dan Persatuan Indonesia DPRD Kabupaten Karo,Onasis Sitepu menyampaikan bahwa dalam Ranperda tentang Pengelolaan Sampah belum dimuat terkait jenis usaha pengelolaan sampah yang wajib memiliki izin.

“Hal ini kami sampaikan bahwa jenis usaha ini berkaitan dengan pasal 62 dimana setiap orang yang tanpa izin melakukan kegiatan pengelolaan sampah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50 juta,” jelas Onasis.

Ditambahkan Onasis, pemberian nama fasilitas umum ditetapkan dengan keputusan bupati.

“Sebelum penetapan nama jalan oleh bupati perlu memperhatikan aspirasi ,norma adat,nilai kearifan lokal pada masyarakat. Oleh sebab itu fraksi kami merasa perlu sebelum penetapan nama jalan dan fasilitas umum perlu mendapat persetujuan DPRD terlebih dahulu,” tegas Onasis.

BACA JUGA:  Wabup Dairi Terima Kunker Wabup Tapanuli Tengah

Sementara itu juru bicara Fraksi PAN, Jani Sembiring menyampaikan bahwa kini banyaknya pertumbuhan perumahan dan Jalan khususnya di Kecamatan Kabanjahe dan Berastagi. Dengan itu, dirinya berharap kepada pemerintah daerah dalam prosesnya harus efektif dan efisien demi layanan terbaik jangan terlalu lama untuk memberikan indetitas kewilayahan.

“Banyaknya jalan-jalan di Kabupaten Karo belum dilengkapi dengan lampu penerangan jalan umum khususnya kota Kabanjahe selaku ibukota kabupaten dan Kota Berastagi sebagai daerah tujuan wisata,” jelas Jani Sembiring.

Untuk melanjutkan agenda penjelasan dan tanggapan dari Bupati Karo sidang paripurna sempat ditunda atau di skor. Hingga berita ini dinaikkan ke meja redaksi sidang lanjutan paripurna belum dimulai.(rek/Wii)

Facebook Comments