Menurutnya, segala pembangunan fasilitas umum yang menggunakan uang negara diperuntukan untuk kesejahteraan rakya. Baik itu pembangunan yang menggunakan ADD, yang tujuannya untuk mempermudah masyarakat bukan mempersulit.
Mawardi mengatakan, Komisi I DPRD Lambar akan menggandeng Inspektorat selaku lembaga pengawasan pemerintah untuk turun ke lokasi. Selain kebijakan dari aparat pekon terkesan membebankan masyarakat, Komisi I juga akan melakukan pengecekan kwalitas jalan rabat beton yang dibangun pekon setempat.
“Kalau kwalitasnya bagus dalam jangka beberapa hari sudah dapat dilewati dan tidak ada masalah,” katanya.
Hal serupa juga diucapkan oleh Koordinator tenaga ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Lambar, Anton Hilman saat dihubungi melalui pesan wahts app, Minggu (04/10/20).
Menurutnya, pihaknya juga akan melakukan croscek ke lapangan dalam waktu dekat. Terlebih mengenai kwalitas bangunan yang dibangun menggunakan ADD tersebut.
“Untuk sementara kami akan ke pekonnya dulu ya. Selasa lalu sudah dimonev Dinas PMD Kec. Balik Bukit,” tulisnya.
Dikatakan Anton, melalui pendamping kecamatan yang akan melakukan pengecekan ke lokasi.
“Nanti pendamping kecamatannya ngecek dan menyampaikan ke pekon. Yang pasti kalau pendamping nanti akan menyampaikan ke peratin. Minggu besok, Senin atau selasa nanti mereka ke pekon,” tegasnya.
(WII)
