Berdasarkan peraturan tersebut, ia melanjutkan bahwa kriteria Unit Pelaksana Teknis yang dapat meraih penghargaan pelayanan publik berbasis HAM ialah harus memiliki aksesibilitas, fasilitas, ketersediaan petugas yang siaga dan kepatuhan pejabat, pegawai dan pelaksana terhadap standar masing-masing bidang pelayanan.
“Kami menunjuk pegawai untuk dapat memberikan pelayanan terbaik ketika terdapat masyarakat atau pengunjung yang memerlukan bantuan, terutama yang masuk dalam golongan prioritas seperti Ibu hamil/menyusui, lansia dan disabilitas. Bagi warga binaan, kita telah siapkan sarana ibadah, kamar lansia dan anak, playland dan fasilitas pembinaan lainnya,” tambah pria yang baru saja memperoleh penghargaan dari bupati way kanan beberapa waktu lalu.
Dalam acara tersebut, turut menerima penghargaan beberapa Bupati dan Wali Kota yang ada di Provinsi Lampung.
(Roy/WII)
