GML Minta Satgas Pangan Selidiki Dugaan Penyimpangan BPNT

337

KEDONDONG, WAKTUINDONESIA– DPD Gema Masyarakat Lokal Kabupaten Pesawaran mendesak aparat penegak hukum (APH) Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk menyelidiki dugaan penyimpangan yang dilakukan supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) PT MJM di dua Kecamatan.

Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) GML Kecamatan Waylima, Rozi Yuni Karim menuturkan pihaknya telah turun ke sejumlah E-Warong dan menemukan sejumlah kekurangan.

“Hampir semua komponen ada kurang di sisi berat timbangan, saya datang ke Desa Way Harong, beras di E-warong hanya 11,5 kg, apel hanya kisaran 7-8 ons ada yang 4 butir ada juga yang 5 butir, kentang juga ada yang kurang dari 1kg,” ujarnya, Kamis (21/01) melalui sambungan telepon.

Dikatakan, saat pihaknya mencoba menghitung jumlah bantuan per KPM juga kurang dari nilai Rp.200.000,- seperti apa yang digelontorkan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial.

“Kami sudah kalkulasi dengan harga eceran, harga bahan pangan tersebut dikisaran Rp.180 ribu, kalau harga grosir entah berapa keuntungan yang diambil mengurangi hak KPM,” kata dia.

Dirinya meminta APH agar turun kebawah menindak segala bentuk dugaan kecurangan terhadap masyarakat miskin.

“Aparat turun lah ke bawah, kalau salah harus diberi sanksi baik supplier maupun oknum-oknum dinas jika ada permainan, jika tidak ada gerakan maka kami akan gelar aksi bersama masyarakat,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kedondong dan sebagian wilayah Kecamatan Way Lima oleh PT Mubarakoh Jaya Makmur (MJM) menuai polemik.

Diduga jumlah bahan pangan yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan program yang digelontorkan Kementerian Sosial RI yakni berjumlah Rp.200.000,-.

“Saya sudah keliling E-Warong yang ada di Kecamatan Kedondong, dan setelah kita lakukan pengecekan jumlah bahan pokok yang diberikan oleh supplier (pemasok) PT MJM ini diduga kurang dari Rp.200 ribu rupiah,” ujar Ketua Ormas GML, Rudi Sapari, Senin (18/1).

BACA JUGA:  Pemkab Pesibar Ekspos Penyusunan Masterplan SPBE

“Itu kita hitung harga warung, kalau harga grosir mungkin lebih besar lagi kekurangannya,” timpal Rudi.

Ditambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas terkait agar kejadian yang menurutnya merugikan masyarakat tersebut tidak terulang.

“Kita akan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan terkait harga bahan pokok, juga Dinas Sosial terkait keberadaan supplier ini, kan sudah merugikan masyarakat,” tambahnya.

Rudi berharap agar Dinas Sosial mengevaluasi keberadaan supplier yang memberikan bahan pangan tidak sesuai dengan jumlahnya.

“Dinsos harus selektif dalam menentukan supplier, jangan sampai masyarakat selalu menjadi korban, kalau tidak ada respon akan temuan ini bukan tidak mungkin kami akan lakukan aksi demo,” lanjutnya.

Terpisah, Bantuan Pangan di Kecamatan Waylima yang diberikan tidak jauh berbeda dengan yang ada di Kecamatan Kedondong.

“Ini supplier baru mas, kami E-Warong hanya menjalankan instruksi dan menyalurkan kepada KPM, kami mendapatkan fee Rp. 7.000,- dari penyalur ini,” ungkap salah seorang pemilik E-Warong

Dikatakan, jumlah bahan pangan yang diterima berupa kentang 1kg, apel 1kg, kacang hijau 1/4 kg, telur 15 butir dan beras 12kg.

“Mas hitung sendiri saja berapa jumlahnya jika kita belanja sendiri ke warung,” kata dia.

Sedangkan saat wartawan media ini mencoba menimbang 5 butir apel hanya 800gr, dan tidak sampai 1kg.

Saat dikonfirmasi koordinator lapangan PT MJM, Indra tidak menjawab telepon meskipun handphone dalam keadaan aktif.

(Apr/Rob/WII).

Facebook Comments