Yang terakhir, peningkatan kualitas apratur yang profesional, tata kelola pemerintah yang baik dan stabilitas kamtibmas.
“Dalam integrasi proses pembangunan dan penganggaran maka seluruh proses usulah telah dilaksanakan melalui aplikasi sistem informasi pemerintah daerah yang diintregrasikan dengan SIPPD,” katanya.
Masih kata Agustanto, berdasarkan aplikasi dimaksud telah ada 1005 usulan untuk tahun 2022 mendatang. Dimana usulan terbanyak berada pada Dinas PUPR dengan total 337 usulan pembangunan. Disusul dengan 239 usulan yang berada di Dinas Pendidikan. Sedangkan disektor kesehatan terdapat 62 usulan.
Selanjutnya, untuk Dinas Perkebunan dan Perternakan tercatat ada 81 usulan serta Dinas Lingkungan Hidup dengan 60 usulan. Sementara untuk Dinas Tanaman Panagan dan Holtikultura 46 usulan.
“Usulan Penanggulangan Bencana Daerah 45 usulan, kesekretariatan 21 usulan, perikanan 20 usulan, sosial 13, urusan koprasi UMKM Perindustrian 13 usulan, Pemeliharaan Penduduk dan Keluarga Berencana PP PA 7 usulan, perhubungan 5 usulan, capil 3 usulan, ketahanan pangan 3 usulan, Satpolpp dua usulan, usulan pemuda olah raga, perizinan tenaga kerja dan perpustakaan masing-masing satu usulan,” ucapnya.
Untuk memantapkan pembangunan yang inofatif dan peningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi.
Turut Hadir, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, Wakil Bupati Mad Hasnurin, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Isran mewakili Gebernur Lampung Arinal Djunaidi, Ketua DPRD Lambar Edi Novial, Forkopimda, Kepal OPD, Camat, Peratin (Kepala Desa) selambar dan tamu undangan. (swi/WI)
