Kakam Panggungmulyo Ogah Direkam, Wartawan Nilai Arogan

  • Bagikan

TULANGBAWANG, WAKTUINDONESIA
Seorang kepala kampung (Kakam) yang notabenenya sebagai pemegang jabatan publik di suatu desa/kampung seharusnya bisa memberikan teladan dan sikap yang baik kepada semua orang

Sebab, jabatan kakam rentan sekali berhadapan dengan orang dari berbagai latar belakangnya, baik masyarakatnya sendiri maupun insan pers.

Tapi lain halnya dengan Kalam Panggungmulyo Kecamatan Rawapitu Kabupaten Tulangbawangawang (Tuba) Lampung, Dewa Alit, saat dikonfirmasi terkait realisasi pengelolaan Dana Desa pada Tahun 2020, Rabu (31/3/21).

Dewa Alit tampak tak ramah, dia marah tidak terima dan menunjukkan sikap arogannyaya dengan mengacungkan tangannya ke muka awak media menantang dan tidak terima kalau dirinya direkam dalam konfirmasi tersebut.

Salah seorang wartawan, Budi, bereaksi ketika diperlakuan kasar oleh Dewa Alit.

“Setelah pembagian BLT di balai kampung saya izin minta waktu untuk konfirmasi tentang realisasi pengelolaan Dana Desa Tahun 2020. Saya minta untuk bicara di ruang kerjanya. Dia gak mau. Sebaliknya Dewa Alit bertanya, apa yang mau saya tanyakan padanya,” kata Budi.

“Lalu saya minta izin untuk merekam pembicaraan. Tiba-tiba kepala kampung tersebut marah-marah karena gak mau di rekam. Bahkan mengeluarkan kata-kata kasar dan menantang minta dilaporkan dan siap diperiksa,” tambah Budi.

Terus Budi, peristiwa itu disaksikan Camat I Putu Dada, Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, dan aparatur kampung lainnya.

Budi menilai Kakam Dewa Alit belum sepenuhnya memahami keterbukaan informasi publik dan tugas fungsi dari seorang jurnalis.

Hak atas informasi menurut Budi, menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

BACA JUGA:  Lagi! Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Lambar Bertambah 16 Kasus

Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.
(yan/WII)

  • Bagikan