“Yang ketiga, sarana dan prasarana daerah, ketersediaan fasilitas pemerintahan daerah maupun sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum memadai. Keempat, kemampuan keuangan daerah, kondisi fiskal Pesibar serta kemampuan ril keuangan yang terbatas dan sangat bergantung pada dana transfer pusat dan provinsi. Kelima, aksesbilitas daerah, masih terdapatnya pekon yang belum sepenuhnya mudah diakses baik dari sisi akomodasi transportasi dan komunikasi. Dan keenam, karakteristik daerah, bahwa Pesibar yang berdampingan dengan TNBBS pada sisi timur dan Samudera Hindia pada sisi barat menjadikan daerah kita memiliki potensi bencana alam yang cukup besar,” ungkapnya.
Masih kata Agus, hal yang perlu dipahami adalah seluruh gerak langkah pembangunan daerah yang diharapkan akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dilakukan tanpa pendanaan. Sementara itu, kondisi fiskal daerah sangat terbatas, kemampuan pendapatan kita belum mampu untuk membiayai semua kebutuhan pembangunan.
“Hal itu saya harap harus menjadi catatan bagi tim penyusun untuk dapat menerjemahkan kebutuhan pembangunan daerah dikombinasikan dengan potensi unggulan yang ada serta tetap pada koridor kebutuhan pendanaan yang terukur,” lanjutnya.
Sebelum menutup sambutanya, Agus menekan untuk meminta dukungan dari seluruh kepala perangkat daerah, pimpinan dan anggota DPRD, dan pemerintah Provinsi untuk dapat berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen RPJMD dimaksud.
“Kembali saya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersatu padu dalam memajukan Pesibar yang kita cintai di Bumi Para Sai Batin dan Ulama,” tutup Agus.
Hadir dalam kesempatan tersebut,
Ketua dan Anggota DPRD Pesibar, Perwakilan Bappeda Provinsi Lampung, unsur forkopimda Pesibar-Lampung Barat (Lambar), pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pelaksana di lingkungan Pemkab Pesibar, mitra pembangunan daerah dan seluruh peserta forum konsultasi publik, para camat, dan anggota LHP.
(ers/WII)
