Polisi Bersiap Tahap Dua Kasus Korupsi eks Direktur Anak Perusahaan PTPN7 Rp5 M

  • Bagikan

LAMPUNG SELATAN, WAKTUINDONESIA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung bakal melimpahkan kasus dugaan korupsi mantan Direktur PT Karya Nusa Tujuh (KNT), IN.

Wanita eks meneger keuangan anak perusahaan PTPN7 Bandarlampung itu diduga merugikan negara Rp5 miliar.

Berkas perkaranya bahkan telah dinyatakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung lengkap alias P21 pada 16 November 2022.

Penyidik di Polda Lampung dalam waktu dekat bakal melakukan tahap dua atau melimpahkan tersangka dan barang bukti ke kejati pada Desember 2022.

“Penyidik akan melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan pada tanggal 5 Desember 2022,” tegas Kapolda Lampung Irjen Pol Akhmad Wiyagus melalui Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad di Mapolda Lampung, Lampung Selatan, Rabu, 23 November 2022.

Modus operandi tersangka, yakni saat menjadi manager keuangan PT KNT tahun 2015, IN membuka rekening pribadi.

Rekening tersebut diduga menampung hasil penjualan bahan pakan dan sapi dari para konsumen PT KNT.

“Dari uang itu tersangka IN menggunakan untuk keperluan pribadinya dan digunakan untuk mengikuti transaksi perdagangan berjangka komoditi melalui perusahaan pialang berjangka PT Solid Gold dan PT Monex Investindo Futures,” kata dia.

Diketahui, pada tahun 2013 PTPN7 Bandarlampung mendirikan anak perusahaan PT KNT yang bergerak bidang usaha peternakan sapi.

Sumber modalnya dari dana penyertaan PTPN7 sebesar Rp27 miliar dan koperasi karyawan PTPN7 sebesar Rp3 miliar dengan total keseluruhan sebesar Rp30 miliar.

Di PT KNT, IN menjabat sebagai Manager Keuangan PT KNT sejak awal berdiri. IN kemudian diangkat Direktur PT KNT tahun 2017.

Sekitar Mei 2015, IN membuka rekening BCA atas nama pribadi. Rekening tersebut diduga untuk menampung hasil penjualan bahan pakan bungkil sawit dan sapi dari para konsumen PT KNT.

BACA JUGA:  Diduga Dibunuh, Mayat Tanpa Identitas Ditemukan Mengambang di Sungai Gerguh Lau Biang

“Atas pengelolaan dana yang digunakan tersangka IN tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT KNT dengan kegiatan usaha pertanian, perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa dan pengangkutan darat dan tidak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah ditetapkan,” kata Padra lagi.

Berdasarkan berdasarkan hasil penghitungan dari BPKP Provinsi Lampung, ada kerugian negara sebesar Rp 5.726.948.739 yang bersumber dari anggaran dasar PT KNT sebesar 30 miliiar.

“Untuk tersangka IN dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8 juncto Pasal 18 UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun denda sebesar Rp1 miliar,” tandasnya.

(WII)

  • Bagikan