Ia mengimbau seluruh anggota, simpatisan, serta pengurus wilayah untuk tidak terpancing isu dan tetap menjaga kondusivitas organisasi. Setiap klaim mengenai perubahan struktur harus dapat menunjukkan dasar hukum yang sah.
“Organisasi ini berjalan dengan aturan, bukan berdasarkan pembicaraan luar. Semua menunggu Musda. Hingga SK baru terbit, struktur lama masih satu-satunya yang sah. Tidak ada yang lain,” tegasnya.
Ia berharap, kepada pemerintah daerah, lembaga mitra, dan masyarakat umum, DPP meminta agar seluruh komunikasi resmi hanya dilakukan melalui kepengurusan lama yang masih legal secara organisasi. Langkah ini penting untuk menghindari kekeliruan dan penyalahgunaan nama organisasi.
“DPP memastikan bahwa seluruh proses menuju Musda akan berjalan secara transparan, terstruktur, dan sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku,” kata dia.
“Musda adalah forum tertinggi di tingkat daerah. Sampai forum itu memutuskan secara resmi, tidak ada perubahan apa pun. Kepengurusan lama tetap sah, tetap berlaku, dan tetap menjadi dasar kerja organisasi,” pungkasnya.
(WII)
