WAKTUINDONESIA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) menegaskan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PEKAT IB Kabupaten Pesawaran periode yang masih menjabat merupakan satu-satunya struktur kepengurusan yang sah dan diakui. Status ini akan tetap berlaku hingga pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) kedepan.
Penegasan ini disampaikan A. Rofiq, sebagai penanggung jawab Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP PEKAT IB, menanggapi maraknya informasi simpang siur dan klaim-klaim tidak resmi mengenai perubahan struktur kepengurusan di tingkat daerah.
“Sampai saat ini, belum ada Surat Keputusan (SK) baru yang dikeluarkan DPP PEKAT IB terkait perubahan kepengurusan. Artinya, seluruh kewenangan organisasi, baik administrasi, koordinasi, maupun penugasan, tetap berada di bawah kepengurusan yang lama,” tegas Rofiq dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula kantor Bupati Pesawaran, Sabtu, 29 Nopember 2025.
Ia mengatakan, DPP menyoroti munculnya oknum-oknum yang diduga mencoba mengambil alih kewenangan atau mengatasnamakan perubahan struktur tanpa dasar hukum yang kuat. DPP menegaskan bahwa pergantian kepengurusan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan asumsi atau klaim sepihak.
“Sebelum Musda dilaksanakan, tidak ada perubahan apa pun. Kepengurusan lama masih sah, masih berjalan, dan masih kami akui secara resmi. Segala bentuk penugasan dan koordinasi pun tetap mengacu kepada pengurus lama,” ujarnya.
Menurutnya, sebagai bukti pengakuan DPP PEKAT IB menyatakan dalam setiap kegiatan organisasi, klarifikasi, maupun urusan internal dan eksternal, DPP masih secara resmi mengutus dan berkoordinasi dengan kepengurusan yang lama.
“Jika ada yang mengatasnamakan perubahan sebelum Musda, itu keliru. Kami masih menunjuk pengurus lama dalam setiap koordinasi dan penugasan di lapangan,” ujarnya.
