Karena tidak diindahkan, sebut dr Rehmenda, dan sudah lewat dari tujuh hari berturut- turut absen.
Surat peringatan pertama dan kedua langsung diterbitkannya tertanggal 30 Juli 2020.
“Saya selaku penanggungjawab Puskesmas, tentunya khawatir jika tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat lantaran sejumlah pegawai di sini absen dari pekerjaannya, terlebih saat ini di Kabupaten Karo ada peningkatan warga terindikasi PDP maupun OTG, jadi dibutuhkan pekerjaan ekstra,” pungkas Rehmenda.
Sementara itu Ketua LSM Andi Lestari Kabupaten Karo Moral Sitepu mengatakan kisruh sesama pagawai Puskesmas Berastagi sangat berpotensi terhadap kurang maksimalnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
“Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, drg Irna Safrina br Sembiring Milala dinilai lalai dan gagal menyesesaikan permasalahan yang terjadi di Puskesmas Berastagi,” ujar Moral.
Menurut Moral Sitepu, awal kegaduhan yang terjadi di Puskesmas Berastagi terjadi pada beberapa bulan yang lalu. Sampai saat ini belum ada penyelesaian dari Kadis Kesehatan sebagai atasan dari pimpinan Puskesmas Berstagi.
“Seharusnya jika kadinkes Karo jeli dan mengambil langkah langkah sesuai aturan maka permasalahan ini tidak berlarut larut seperti ini. Apalagi masalah intern sampai RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPRD Karo. Bahkan sampai rapat kerja. Ini semestinya tidak terjadi,” kesal Sitepu.
“Seharusnya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Karo sudah menyelesaikan permasalahan ini bukan malah membiarkanya tanpa ada penyelesaian. Inilah yang saya katakan bahwa Kadinkes lalai dan gagal dalam masalah ini,” tegas Moral Sitepu.
Sekedar mengingatkan, permasalahan antara staf dan Kepala Puskesmas Berastagi ini terjadi pada awal Juni 2020 yang lalu juga sudah dibahas di Komisi A DPRD Karo pada 17 Juni 2020 yang dihadiri Kadis Dinkes drg Irna Safrin br Sembiring, Kepala Puskesmas Berastagi dr Rahmenda br Sembiring, kepala BKD Karo Tomy dan para perawat serta pegawai Puskesmas Berastagi.
Sebanyak 35 tenaga medis/pegawai yang melapor terkait ketidaknyamanan mereka bekerja di bawah kepemimpinan dr Rahmenda Br Sembiring sebagai Kapus Berastagi.
Bahkan, DPRD Karo disebut-sebut sudah merekomendasikan agar Pemerintah Daerah (Pemda) membentuk tim investigasi dan Pemkab mengambil langkah-langkah terhadap Kepala Puskesmas Berastagi sehingga situasi kondusif dan pelayanan kesehatan tidak terganggu di Puskesmas Berastagi.
(rek/Wii)
