“Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari berbagai sumber, terkhusus di Kecamatan Pegagan Hilir yang terdiri dari 13 desa bahwa per Senin (10/8) belum ada satu desa pun yang menyampaikan dokumen penting tersebut kepada pihak kecamatan,” ujar dia.
Untuk itu, katanya, PGK Dairi merasa terpanggil untuk menyuarakan hal-hal penting untuk diketahui oleh masyarakat, sebagai upaya untuk mengajak elemen masyarakat berpartisipasi, berkontribusi dalam mengawal kegiatan-kegiatan pembangunan di wilayah kabupaten Dairi.
“Terkait keterlambatan penyampaian dokumen LPJ realisasi APBDesa tahun 2019 kepada bupati, PGK berharap bupati bersikap tegas dengan mengambil langkah yang tepat terhadap pemerintah desa dalam percepatan penyelesaian dokumen tersebut, bila perlu dengan memberikan sanksi yang tegas pula. Pemdes diharapkan menjadi teladan untuk patuh dan taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat,” terusnya.
“Dengan demikian, impian menjadikan Dairi unggul, mensejahterakan masyarakat dalam harmony keberagaman akan senantiasa berjalan dengan baik,” pungks dia.
(rhm/WII)
