Mau Tahu Peraturan yang jadi Pedoman Prioritas Penggunaan DD 2021? Ini Keterangan Bupati Agus

193

KRUI, WAKTUINDONESIA – Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Agus Istiqlal membuka sosialisasi prioritas penggunaan dana desa (DD) tahun 2021, di GSG Selalaw, Labuhan Jukung, Selasa (9/2/21).

Ada beberapa hal yang ditekankan Bupati Agus berkaitan dengan sosialisasi prioritas penggunaan DD 2021.

“Prioritas penggunaan DD 2021 telah diterbitkan Kementerian Desa pada September 2020. Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan DD masih diwarnai dengan perbaikan dampak pandemi covid-19. Permendesa ini mengatur prioritas penggunaan DD dan pedoman umum pelaksanaan penggunaan DD 2021. Hal yang cukup menggembirakan bagi kita semua adalah masuknya SDGs desa sebagai pedoman umum pelaksanaan DD 2021,” ujar Bupati Agus.

“SDGs desa merupakan upaya terpadu untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.”

Selanjutnya, terus Bupati Agus, Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tetap mengutamakan kesehatan masyarakat pekon dan perbaikan kondisi ekonomi pekon.

“Dalam permendesa ini digarisbawahi bahwa pandemi covid-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam, yaitu corona virus disease 2019 (covid-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat pekon, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis masyarakat,” kata dia lagi.

Selain itu, pekon aman covid-19 dan Blt desa pun menjadi hal penting di masa ini.

Pekon aman covid-19 adalah kondisi kehidupan pekon yang tetap produktif di tengah pandemi covid-19 dengan kedisiplinan warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

BACA JUGA:  Terkait Izin Pemakaian Jambur Saat Ini, Begini Kata Lurah Gung Leto

Sementara, bantuan langsung tunai dana desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung yang bersumber dari dana desa kepada keluarga penerima dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah pekon.

“Bantuan ini untuk digunakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat yang membutuhkan. Dalam anggaran pendapatan dan belanja pekon yang disebut dengan APBPEKON adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon dalam menunjang rencana pembangunan jangka menengah pekon (RPJM Pekon), untuk jangka waktu enam tahun yang dimuat dalam rencana kerja pemerintah pekon (RKP pekon), yaitu penjabaran dari RPJM pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.”

Permendesa PDTT 13 tahun 2020 juga tetap menggarisbawahi adanya padat karya tunai desa.

“Yang sebagaimana kita pahami bersama bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat pekon, khususnya masyarakat yang kurang mampu dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Turut hadir, sekretaris daerah, Plt. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, kepala OPD terkait dan seluruh peratin se-Kabupaten Pesibar.

(ers/WII)

Facebook Comments