Sidang Lanjutan Kasus Surat KPK Palsu, PH: Terdakwa tidak Tahu Isi dan Tujuan Surat

  • Bagikan
Surat KPK Palsu
Penasehat Hukum (PH) terdakwa AH, Basir Bahuga, memberikan keterangan pers usai sidang lanjutan kasus surat KPK Palsu di PN Liwa, Rabu (2/11/22). Foto: tangkapan layar video, Esa/WII

LAMPUNG BARAT, WAKTUINDONESIA – Sidang kasus surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) palsu kembali digelar di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Liwa Kabupaten Lampung Barat dengan terdakwa Abdul Halim (AH), Rabu, 2 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB.

Sidang kali ini dengan agenda mendengarkan keterangam saksi ahli yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) Rahmad Effendi di hadapan majelis hakim, yakni Hakim Ketua Paisol MH serta Nur Kastwarani dan Norma Oktaria sebagai hakim anggota.

Ada dua saksi ahli yang ajukan JPU secara virtual dalam sidang itu, yakni Ahli Bahasa, Ahmad Idris LC dan Ahli Hukum Pidana dari UBL, Dr Bambang Hartono Mhum.

BACA JUGA: Bertambah 1, Kasus Surat KPK Palsu di Pesisir Barat Seret eks Sekdiskoperindag ke Pengadilan

Dalam sidang itu, terdakwa AH mengatakan tidak tahu isi dan tujuan surat tersebut.

Ia hanya diminta untuk menyampaikan kepada seseorang.

“Saya diminta tolong agar disampaikan kepada seseorang. Dan isi saya tidak tahu. Maksud dan tujuannya saya tidak tahu,” ujarnya saat mengikuti sidang secara virtual dari Rutan Krui Pesisir Barat.

Usai sidang, Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Basir Bahuga, memberikan keterangan pers.

Pengacara di bawah payung Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) itu mengatakan jika kliennya, AH, tidak tahu-menahu soal isi dan tujuan surat.

“Apalagi mau maksud. Isi surat saja terdakwa tidak tahu. Itu poinnya,” ujar Basir Bahuga.

Ia tak menampik kliennya yang menyerahkan surat tersebut kepada Abdul Chalik bin Bahrun.

BACA JUGA: Majelis Hakim PN Liwa Vonis 2 Tahun Terdakwa Surat KPK Palsu, PH: Masih Pikir-Pikir

Kendati begitu, surat yang dibawa dan siserahkan AH dalam keadaan tertutup.

“Tidak ada kop (KPK) di amplop surat itu. Gak ada,” tegasnya.

BACA JUGA:  Dinas Akui 3 Karaoke di Pringsewu Tak Kantongi Izin Lagi tapi Dibiarkan

Basir Bahuga juga mengutarakan ketidakhadiran saksi dari KPK merugikan kliennya.

Sebab, pihaknya berkeinginan menguji kualitas dari alat bukti  (Surat KPK palsu, red).

BACA: Beredar Surat KPK Palsu Panggil 3 Aleg Pesibar, Ini Pernyataan Jubir Ali Fikri

“Kita mau ngecek apa benar surat itu dan seperti apa. Karena ini banyak terjadi fenomena surat KPK palsu. Bukan hanya di Lampung Barat,” terangnya.

Pihaknya meminta kliennya dibebaskan jika tidak terbukti terlibat dan tidak bersalah.

“Karena itu merupakan bagian dari asas keadilan. Terdakwa hanya menjadi korban. Hanya diminta untuk memberikan surat dan terdakwa tidak mengetahui isi dan tujuan surat tersebut,” pungkasnya.

(WII)

  • Bagikan